fixmakassar.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru-baru ini mengungkapkan fakta mengejutkan: Indonesia membutuhkan dana fantastis, mencapai Rp 14.000 triliun, untuk membiayai aksi iklim dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Angka ini bagaikan gunung es yang menjulang tinggi, menantang kemampuan keuangan negara. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Masyita Crystallin, menyatakan bahwa pendanaan menjadi kunci utama dalam pertempuran melawan krisis iklim. "Keuangan adalah jantung perjuangan kita," tegasnya dalam acara Climate Finance Day, Selasa (10/6/2025).
Namun, kenyataannya APBN bak setetes air di lautan luas jika dibandingkan dengan kebutuhan tersebut. Masyita mengakui keterbatasan APBN dan bantuan dari lembaga internasional seperti UNDP dan UK. Oleh karena itu, inovasi menjadi senjata utama. Pemerintah perlu mengembangkan instrumen keuangan yang lebih kreatif dan atraktif untuk menarik minat sektor swasta. "Kita harus memaksimalkan apa yang ada, menggunakannya sebagai katalis," ujarnya.
Salah satu strategi yang diusulkan adalah memberikan jaminan atau keringanan syarat pembiayaan agar proyek-proyek hijau lebih menarik bagi investor. Proyek iklim memang membutuhkan komitmen jangka panjang dan seringkali memiliki imbal hasil yang relatif kecil. "Butuh pembiayaan murah atau dukungan APBN untuk menutup selisihnya," jelas Masyita.
Pemerintah menyadari bahwa mengatasi perubahan iklim bukanlah pekerjaan satu tangan. Kemitraan strategis dengan berbagai lembaga internasional menjadi kunci keberhasilan. "Kita harus membangun ekosistem keuangan berkelanjutan, yang tak hanya mendanai proyek, tetapi juga menciptakan dampak nyata dan merata," tutup Masyita. Tantangan besar ini membutuhkan kolaborasi semua pihak, layaknya orkestra yang memainkan simfoni penyelamatan bumi.
