fixmakassar.com – Wacana penerapan Work from Home (WFH) satu hari dalam seminggu kini menjadi sorotan utama, bagaikan bola panas yang siap digulirkan. Tujuannya mulia: menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional. Namun, implementasinya masih menunggu lampu hijau dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di balik layar, mayoritas anggota kabinet dikabarkan telah menyetujui skema ini, menandakan keseriusan pemerintah dalam mencari solusi efisiensi energi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa rencana WFH ini telah mendapat dukungan luas dalam rapat koordinasi tingkat Kementerian dan Lembaga yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. "Hampir mengarah kepada mayoritas setuju di satu hari yang sama," ungkap Tito di Gedung Bina Graha, seperti dikutip fixmakassar.com. Pemerintah, menurut Tito, merasa siap menjalankan skema ini, berkaca pada pengalaman sukses WFH di era pandemi COVID-19. Rencana ini tidak hanya menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga sektor swasta dan pemerintah daerah (Pemda) yang non-pelayanan, demi menciptakan efisiensi waktu kerja yang lebih luas.
Namun, tidak semua pihak melihat wacana ini sebagai jalan tol menuju penghematan. Awan mendung keraguan datang dari kalangan ekonom. Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, menyuarakan kekhawatiran bahwa skema WFH ini kemungkinan besar tidak akan berdampak signifikan dalam menekan konsumsi BBM. Ia menyoroti kesulitan penerapan WFH di sektor swasta, yang berbeda jauh dengan ASN. "Swasta ini kan nggak mungkin dikurangi, karena kan itu roda ekonomi masyarakat," tegasnya. Memaksakan WFH pada sektor ini dikhawatirkan justru bisa menjadi bumerang, mengganggu produktivitas dan melambatkan putaran roda ekonomi Indonesia.
Senada, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menambahkan perspektif kritis. Menurutnya, WFH memang dapat mengurangi konsumsi BBM, namun hanya jika diiringi dengan perubahan perilaku masyarakat untuk beralih ke transportasi publik. "WFH tidak efektif tanpa menggeser perilaku masyarakat menggunakan transportasi publik," jelas Bhima. Ia berargumen bahwa jika masyarakat tetap menggunakan kendaraan pribadi untuk keperluan belanja atau mengantar anak sekolah, maka tujuan penghematan BBM tidak akan tercapai secara signifikan. Bhima bahkan menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada subsidi transportasi publik sebagai solusi yang lebih jitu untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi.
Di tengah perdebatan efektivitas, muncul pula diskusi hangat mengenai hari ideal untuk WFH. Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengusulkan hari Rabu sebagai pilihan paling strategis. Ia beralasan, jika WFH jatuh pada hari Jumat, ada kekhawatiran pegawai akan tergoda untuk memperpanjang liburan akhir pekan, mengubah tujuan WFH menjadi "libur panjang" yang menyimpang dari esensi penghematan. Begitu pula jika WFH diterapkan pada hari Senin, dikhawatirkan akan memicu kecenderungan untuk memperpanjang libur akhir pekan, menciptakan jeda kerja yang tidak produktif.
"Mengenai usulan hari, sebenarnya WFH paling tepat itu hari Rabu setiap minggunya," kata Ahmad Irawan. Menurutnya, Rabu berada di tengah pekan, menjadikannya pilihan yang sulit untuk memperpanjang libur atau mengajukan cuti. Dengan demikian, kinerja dan fokus pegawai pemerintah dapat tetap terjaga secara efektif. Pilihan ini dianggap sebagai penyeimbang yang paling memungkinkan, memastikan tujuan efisiensi dan penghematan tercapai tanpa mengorbankan produktivitas atau memicu godaan liburan panjang.
Wacana WFH satu hari seminggu ini memang bagaikan dua sisi mata uang: menjanjikan penghematan BBM di satu sisi, namun menyimpan potensi tantangan ekonomi dan efektivitas di sisi lain. Keputusan akhir kini berada di tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang akan menimbang segala pro dan kontra. Pertanyaannya, jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, hari apakah yang paling tepat untuk WFH demi mencapai tujuan penghematan tanpa mengorbankan produktivitas nasional?
