fixmakassar.com – Puan Maharani, sebagai pucuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menyuarakan kekhawatiran mendalam. Konflik yang memanas di Timur Tengah, melibatkan Amerika Serikat dan Israel kontra Iran, bukan sekadar riak di permukaan geopolitik global, melainkan gelombang besar yang berpotensi menghantam stabilitas ekonomi dunia, termasuk jantung perekonomian Indonesia. Ini bukan hanya tentang angka-angka makro, melainkan fondasi pembangunan nasional yang terancam goyah.
Dalam pidatonya yang menggema di Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan IV 2025-2026, Selasa (10/3/2026), Puan tak segan memaparkan daftar panjang potensi kerugian. "Badai geopolitik di Timur Tengah ini," ujarnya, "akan menyeret berbagai sektor. Mulai dari lonjakan harga minyak dunia yang tak terhindarkan, biaya transportasi yang membengkak, harga barang kebutuhan pokok yang ikut melambung, hingga goyahnya nilai tukar rupiah di hadapan dolar AS." Ia menambahkan, "Rantai pasok perdagangan global bisa terputus, laju pertumbuhan ekonomi melambat, dan ketahanan fiskal kita akan diuji berat dalam membiayai pembangunan."
Ironisnya, di tengah ancaman ekonomi global ini, rakyat Indonesia justru sedang menatap pemerintah dengan penuh harap. Mereka mendambakan kehadiran negara yang mampu menjadi mercusuar perubahan: membuka gerbang lapangan kerja seluas-luasnya, memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan mudah dijangkau, serta menyederhanakan birokrasi layanan kesehatan yang kerap menjadi momok. Harapan ini juga mencakup penguatan ekonomi kerakyatan sebagai penopang utama.
Puan menegaskan, dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan ini, DPR tidak akan tinggal diam. "Kami akan menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026," janji Puan. Tujuannya jelas: memastikan APBN tetap menjadi perisai yang melindungi kesejahteraan masyarakat, mencegah jurang kesenjangan melebar, dan menghindari adanya warga yang terpaksa "turun kelas" akibat gejolak ekonomi.
Politik anggaran pemerintah, lanjut Puan, harus dirancang sebagai peta jalan menuju kemakmuran. "Ini bukan hanya tentang angka di atas kertas," tegasnya, "melainkan tentang memastikan setiap warga negara memiliki akses ke pekerjaan yang layak, penghasilan yang meningkat, pelayanan publik yang berkualitas, serta hidup dalam rasa aman dan tenteram." Ini adalah janji yang harus ditepati, bahkan di tengah badai geopolitik sekalipun, demi masa depan Indonesia yang lebih cerah.
