fixmakassar.com – Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketidakjelasan payung hukum di sejumlah platform marketplace yang selama ini menaungi para pelaku usaha mikro. Ia menuturkan, banyak platform yang cenderung berpihak pada satu pihak saja, menciptakan situasi hukum yang "abu-abu" dan membuat para pelaku UMKM bak kapal tanpa kompas di lautan digital. "Perlindungan terhadap pembeli, penjual, bahkan aplikator sendiri masih belum jelas," tegas Maman dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI) di Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Sebagai solusi, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengembangkan aplikasi Sapa UMKM, sebuah marketplace yang diharapkan menjadi oase bagi para pelaku usaha mikro. Aplikasi ini, sejalan dengan arahan Presiden, akan menjadi wadah bagi seluruh produk UMKM di Indonesia. Bayangkan, sebuah pasar digital raksasa yang menampung beragam kekayaan produk Indonesia, dari Sabang sampai Merauke!
Maman menambahkan, KAI akan dilibatkan untuk membangun payung hukum yang kokoh bagi Sapa UMKM. Dengan begitu, masalah hukum yang kerap mengancam para pelaku UMKM di platform digital diharapkan dapat diminimalisir. "Kita berharap Sapa UMKM menjadi solusi atas ketidakpastian hukum di pasar digital saat ini," tambahnya, menginginkan aplikasi ini menjadi benteng kokoh bagi para pejuang ekonomi mikro. Kehadiran Sapa UMKM diharapkan mampu menjadi jembatan emas bagi UMKM untuk mencapai pasar yang lebih luas dan terlindungi.
