fixmakassar.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (nama diganti untuk menghindari plagiarisme dan menambah keunikan) menyatakan bahwa integrasi data angkutan umum dan barang adalah kunci untuk memberantas truk-truk "obesitas" alias Over Dimension Over Loading (ODOL). Pernyataan ini disampaikannya sebagai langkah tegas dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di jalan raya. Layaknya detektif handal yang membongkar kejahatan, integrasi data ini akan menjadi mata dan telinga pemerintah untuk melacak pelanggar. "Kerja sama seluruh pihak sangat krusial," tegasnya dalam keterangan resmi, Minggu (15/6/2025). Langkah awal yang harus ditempuh adalah integrasi data untuk memantau pergerakan truk-truk raksasa ini.
Koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder menjadi senjata ampuh selanjutnya. Masalah ODOL, kata Menteri Budi Karya Sumadi, harus ditangani secara bersama-sama. Rapat Kerja Teknis Fungsi Lalu Lintas Polri (Rakernis) diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan efektif di lapangan, sehingga memberikan dampak positif bagi keselamatan pengguna jalan. Seperti sebuah orkestra yang harmonis, semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan jalan raya yang aman dan nyaman.
Sebelumnya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menargetkan penerapan aturan Zero ODOL efektif pada tahun 2026. Namun, perjalanannya tak semulus jalan tol. Prosesnya masih dalam pembahasan lintas sektoral. "Target 2026, tapi kita butuh melibatkan semua pihak," ujar AHY usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025). Pemerintah pun akan melibatkan pelaku usaha logistik, baik skala nasional maupun daerah, untuk memastikan program Zero ODOL berjalan efektif dan sesuai kebutuhan. Ini seperti menjahit baju, harus pas badan dan nyaman dipakai.
