fixmakassar.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kini berada di bawah tekanan besar. Ia mengaku sampai sulit memejamkan mata, dihantui bayangan target penerimaan pajak 2026 yang ambisius, serta ancaman "palu godam" Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jika angka-angka itu tak tercapai. Komitmennya jelas: menaikkan rasio pajak dari 9% menjadi 11-12% pada tahun ini, sebuah lompatan yang tak main-main.
Rasio pajak, bagi mereka yang belum familiar, adalah indikator krusial kesehatan fiskal suatu negara. Ini adalah perbandingan antara total pajak yang berhasil dikumpulkan pemerintah dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB sendiri merupakan cerminan nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, menjadi barometer utama aktivitas ekonomi. Semakin tinggi rasio pajak, semakin kuat kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan dari denyut nadi ekonomi warganya.
Purbaya menjelaskan, kegagalan mencapai target pajak tahun lalu masih bisa ia "tutupi" dengan alasan perlambatan ekonomi. Namun, skenario itu tak lagi berlaku untuk 2026. "Tahun ini kan nggak bisa lagi. Kalau sampai akhir tahun tax collection kita nggak membaik, padahal ekonominya tumbuhnya makin baik, saya akan digebukin DPR dan saya nggak bisa bertahan lagi," ungkap Purbaya dalam acara Pelantikan Pejabat Kemenkeu di Jakarta, Jumat (6/2/2026). Kata "digebukin" ini bukan sekadar kiasan, melainkan gambaran tekanan politik yang nyata dan keras yang siap menghantamnya.
Beban pikiran ini bukan hanya soal angka, melainkan juga harga diri seorang ekonom. Kegagalan mencapai target rasio pajak, bagi Purbaya, adalah kekalahan telak. "Untuk orang yang seperti saya, orang yang ekonomi seperti saya, itu suatu kekalahan yang telak, pasti setiap malam saya nggak bisa tidur. Sekarang aja udah susah tidur," akunya, menggambarkan betapa beratnya "bola panas" perpajakan ini di pundaknya. Tidur yang seharusnya menjadi pelarian, kini terasa seperti medan perang pikiran.
Oleh karena itu, ia mendesak Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk bekerja lebih giat, seolah-olah sedang menghadapi pertandingan penentuan. "Teman-teman semua, ke depan kita bersama-sama memperbaiki kinerja pajak, keuangan secara keseluruhan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh pemain-pemain yang mengalahkan kita," tegasnya. Perbaikan kinerja pajak ini juga bukan hanya keinginan pribadi Purbaya, melainkan telah menjadi atensi serius Presiden Prabowo Subianto, menambah bobot tantangan yang harus dipikul oleh seluruh jajaran Kementerian Keuangan.
Sebagai catatan kelam dari tahun sebelumnya, kinerja 2025 menjadi "PR" besar yang harus segera dibereskan. Penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.917,6 triliun, atau 87,6% dari target Rp 2.189,3 triliun. Artinya, ada "lubang" shortfall sebesar Rp 271,7 triliun. Angka ini dilaporkan Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026), menjadi pengingat betapa terjalnya jalan yang harus dilalui di tahun 2026.
