fixmakassar.com – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk gelaran Sensus Ekonomi 2026 masih jauh dari kata ideal. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026), Amalia menyebut BPS baru mengantongi Rp 2,13 triliun. Jumlah ini, menurutnya, belum memadai untuk kebutuhan sensus yang krusial tersebut, seolah hanya setitik air di tengah gurun luas kebutuhan data nasional.
"Untuk Sensus Ekonomi 2026, kami baru bisa menganggarkan sebesar Rp 2,139 triliun karena memang anggaran yang belum mencukupi untuk kami mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan," terang Amalia. Keterbatasan dana ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPS dalam menjalankan amanat undang-undang yang sangat vital bagi perencanaan ekonomi bangsa.
Mayoritas dari dana Rp 2,13 triliun tersebut akan dialokasikan untuk honorarium petugas pendataan. BPS memproyeksikan membutuhkan sekitar 251 ribu petugas di tahun 2026, yang akan menjadi "ujung tombak" dalam mengumpulkan data di seluruh pelosok negeri. Tanpa mereka, upaya pendataan akan lumpuh, seperti mesin tanpa bahan bakar.
Walaupun alokasi anggaran belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi, Amalia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tetap akan dilaksanakan. Ini merupakan amanat undang-undang yang mewajibkan sensus ekonomi dilakukan setiap 10 tahun sekali, sebuah "kompas" penting bagi arah kebijakan ekonomi bangsa. BPS berkomitmen penuh untuk menuntaskan misi ini, meski dengan keterbatasan yang ada.
Sensus Ekonomi 2026 dinilai sangat krusial, terutama mengingat perubahan drastis pada potret ekonomi Indonesia pasca-pandemi COVID-19. "Dengan perkembangan teknologi dan juga pasca-COVID, pola konsumsi masyarakat kita pastinya berubah. Jenis kegiatan aktivitas ekonomi juga mengalami pergeseran," jelas Amalia. Data terkini dari sensus ini diharapkan menjadi "cermin" yang akurat untuk memahami dinamika ekonomi saat ini dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Sebagai informasi tambahan, pagu alokasi anggaran keseluruhan yang diterima BPS untuk tahun 2026 mencapai Rp 6,9 triliun. Namun, dari jumlah tersebut, ada dana sebesar Rp 850 miliar yang berstatus diblokir. Anggaran yang diblokir ini masuk dalam Rencana Output (RO) Khusus dan blokir anggaran untuk pemenuhan prioritas Direktif Presiden, menambah kompleksitas pengelolaan keuangan BPS yang harus pandai memutar "roda" dengan sumber daya yang terbatas.
