fixmakassar.com – Paket stimulus ekonomi pemerintah senilai Rp 24,44 triliun yang digelontorkan pada Juni-Juli 2025 menuai kritik. Seperti pepatah, "menambal lubang dengan kain perca," stimulus ini dinilai hanya bersifat sementara dan lebih fokus pada konsumsi, tanpa menyentuh akar permasalahan ekonomi. Para pengamat ekonomi menilai kebijakan ini kurang efektif dan berpotensi menjadi beban APBN.
Yanuar Rizki, pengamat ekonomi, mengatakan bahwa stimulus yang berfokus pada konsumsi rumah tangga harus diiringi dengan pengendalian harga barang. Ia menyarankan pemberian insentif pajak pada barang-barang konsumsi rumah tangga, khususnya untuk kelas menengah ke bawah. "Kita perlu mengidentifikasi transaksi kelas menengah ke bawah dan memberikan insentif pada barang-barang yang mereka butuhkan," jelasnya. Ia juga menekankan perlunya perluasan cakupan Bantuan Subsidi Upah (BSU), termasuk untuk pekerja informal yang terdampak PHK.
Senada dengan Yanuar, Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina menilai stimulus yang bersifat konsumtif hanya boros APBN dan tidak berkelanjutan. Ia mendorong pemerintah untuk menciptakan stimulus yang mendorong efisiensi, produktivitas, dan daya saing industri. "Kita butuh insentif yang menciptakan aktivitas ekonomi baru, seperti proyek padat karya, subsidi KPR, dan dukungan bagi nelayan serta petani," ujarnya. Menurutnya, kebijakan ini akan lebih berkelanjutan dan tetap memberikan dampak positif meski masa insentif telah berakhir.
Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), menambahkan bahwa stimulus ini hanya bersifat sementara dan tidak mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi secara signifikan. "Dampaknya dikhawatirkan akan hilang begitu stimulus berakhir. Ini bukan solusi fundamental untuk meningkatkan daya beli secara permanen," tegasnya. Ia memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini maksimal hanya 4,8%, masih di bawah target 5%.
Kritik ini menunjukkan perlunya pemerintah mengevaluasi strategi stimulus ekonomi. Alih-alih menjadi solusi ampuh, stimulus yang bersifat tambal sulam ini justru berpotensi menjadi beban APBN tanpa memberikan dampak jangka panjang yang berarti bagi perekonomian nasional. Pertanyaannya, akankah pemerintah mendengarkan kritik ini dan merancang kebijakan yang lebih berkelanjutan dan fundamental?
