fixmakassar.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan strategi jitu untuk memburu penerimaan pajak di tahun 2026. Sasarannya? Sektor-sektor yang selama ini beroperasi bak hantu di balik layar, yang dikenal sebagai shadow economy. Layaknya detektif keuangan ulung, Sri Mulyani mengincar pedagang emas yang licin, usaha makanan dan minuman (mamin) yang menggiurkan, serta sektor perikanan yang menyimpan potensi besar, sebagaimana tertuang dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026.
Pemerintah menyadari bahwa shadow economy adalah duri dalam daging penerimaan pajak. Banyak pelaku usaha yang beroperasi di luar radar, menghindari kewajiban pajak, dan bergantung pada transaksi tunai yang sulit dilacak. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Untuk itu, strategi pajak 2026 menargetkan penanganan shadow economy sebagai prioritas utama.
Sejak tahun 2025, pemerintah telah memulai langkah-langkah strategis. Pemetaan shadow economy, program peningkatan kepatuhan (CIP), dan analisis intelijen dikerahkan untuk membidik wajib pajak nakal. Integrasi NIK dan NPWP melalui sistem coretax, yang efektif sejak 1 Januari 2025, juga menjadi senjata ampuh untuk mempersempit celah. Pemerintah juga aktif memburu wajib pajak yang belum terdaftar, serta menetapkan entitas luar negeri sebagai pemungut PPN atas transaksi digital PMSE.
Semua upaya ini bertujuan untuk mencapai target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp 2.357 triliun, peningkatan 13,5% dari tahun sebelumnya. Total penerimaan negara ditargetkan mencapai Rp 3.147,7 triliun, pertumbuhan 9,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Sri Mulyani berharap, aksi ini mampu menggerakkan roda perekonomian dan menambah pundi-pundi negara. Semoga saja, misi ini berhasil mengungkap misteri shadow economy dan membawa keuangan negara semakin sehat.
