fixmakassar.com – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI baru saja membongkar sejumlah masalah serius dalam distribusi pupuk subsidi. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Danantara, dan PT Pupuk Indonesia, mengungkapkan realita pahit di balik program yang seharusnya menyejahterakan petani ini. Seperti pepatah, "buah jatuh tak jauh dari pohonnya," masalah pupuk subsidi ini ternyata berakar pada sistem distribusi yang bermasalah.
Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, mengungkapkan keluhan petani yang terus menerus kekurangan pupuk subsidi sebagai "puncak gunung es." Ia menyebut penyaluran pupuk subsidi tak mencapai 100%, sebuah fakta yang menunjukkan adanya kebocoran dan inefisiensi yang merugikan negara. "Ini bukan sekadar masalah angka, tapi menyangkut nasib petani," tegasnya usai rapat yang digelar tertutup pada Kamis (11/9/2025).

Untuk mencari solusi, BAKN DPR RI berencana memberikan rekomendasi terkait sistem distribusi dan harga pokok produksi pupuk. Herman Khaeron berharap dengan menekan biaya produksi, anggaran pupuk subsidi bisa lebih efisien. "Bayangkan, jika efisiensi tercapai, kita bisa meningkatkan kuantitas pupuk subsidi atau bahkan mengurangi anggaran subsidi tanpa mengurangi jumlah pupuk yang diterima petani," jelasnya.
Tugas rumah pun dibagi. Kementerian Keuangan didorong untuk menciptakan skema subsidi baru yang lebih efektif. Sementara itu, Danantara, sebagai badan pengelola investasi, diharapkan fokus pada pembangunan dan revitalisasi pabrik pupuk agar lebih efisien dan mampu menarik investasi, sekaligus mengurangi ketergantungan impor komponen pupuk. "Saat ini 60% komponen pupuk masih impor. Jika kita bisa mengurangi ketergantungan ini, maka harga pupuk bisa ditekan," tambah Herman.
RDP yang dihadiri oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shofwan, dan Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, berlangsung selama kurang lebih dua jam. Semoga temuan ini menjadi titik balik bagi perbaikan sistem distribusi pupuk subsidi, agar program ini benar-benar bermanfaat bagi petani dan negara.






