fixmakassar.com – Pemerintah kembali mengencangkan ikat pinggang, kali ini dengan mencanangkan efisiensi anggaran besar-besaran di berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L). Langkah ini, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, adalah strategi krusial untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap terkendali di bawah ambang batas aman 3%.
Rencana ini, ibarat menyiapkan payung sebelum hujan, dirancang untuk mengantisipasi potensi guncangan ekonomi yang lebih berat di masa mendatang. Salah satu skenario yang diwaspadai adalah imbas kenaikan harga minyak global yang berpotensi mendorong lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. "Ini adalah skenario saat kita kritis atau krisis. Langkah yang diambil per hari ini adalah pemotongan anggaran supaya defisit tidak lewat dari 3%," tegas Airlangga di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (16/3/2026), seperti dikutip fixmakassar.com.
Airlangga menjelaskan, besaran penghematan anggaran yang akan dilakukan oleh setiap K/L masih bersifat dinamis. Angka-angka ini sangat bergantung pada denyut nadi harga minyak dunia dan potensi peningkatan pendapatan negara dari sektor komoditas. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi secara berkala, melakukan evaluasi kebijakan fiskal setiap bulan untuk menentukan langkah lanjutan yang diperlukan.
"Kami sudah dengan Menteri Keuangan dan beberapa Menteri dari K/L besar sudah mempersiapkan apa saja yang bisa diefisienkan," tuturnya.
Lalu, sektor mana saja yang akan merasakan ‘pisau’ efisiensi ini? Airlangga mengindikasikan bahwa pemangkasan akan menyasar alokasi belanja barang dan jasa K/L. Spektrum efisiensi ini cukup luas, mencakup pemangkasan belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, hingga pengadaan peralatan. Bahkan, rencana rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) baru juga tidak luput dari sorotan.
Selain itu, program-program non-prioritas di masing-masing K/L juga akan ‘disisir’ dan berpotensi untuk dipangkas. Namun, seluruh rencana efisiensi ini akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo sebelum ditindaklanjuti. "Angkanya belum final karena yang nanti memutuskan adalah Bapak Presiden," pungkas Airlangga, menandakan bahwa keputusan akhir berada di tangan pucuk pimpinan negara.
