fixmakassar.com – Serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat ke Iran telah memicu gelombang kejut yang terasa hingga ke Indonesia. Perang di Timur Tengah, yang bagaikan badai dahsyat, tak hanya mengguncang kawasan, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan politik global, termasuk Indonesia. Para ahli ekonomi memperingatkan, kita harus bersiap menghadapi dampaknya yang mungkin tak terduga.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyuarakan keprihatinan mendalam. Menurutnya, Indonesia tak bisa berdiam diri seperti katak di bawah tempurung. Pemerintah harus bergerak cepat, bukan hanya mengeluarkan pernyataan basa-basi. Langkah darurat diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia yang mengancam seperti gelombang tsunami. "Presiden dan jajarannya harus mempersiapkan langkah-langkah konkret," tegas Syafruddin.
Ketergantungan Indonesia pada impor energi menjadi titik lemah yang krusial. Jika harga minyak menembus US$100 per barel, beban fiskal negara akan membengkak. Harga minyak mentah Brent yang telah meroket 18% sejak 10 Juni 2025, mencapai level tertinggi dalam lima bulan terakhir, menjadi bukti nyata ancaman tersebut. "Menunda revisi kebijakan subsidi energi hanya akan memperburuk defisit APBN," tambahnya.
Koordinasi yang solid antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan juga sangat penting untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Potensi capital outflow akibat gejolak global bisa menekan nilai rupiah dan memicu inflasi. "Intervensi moneter harus dibarengi dengan komunikasi yang efektif agar pasar tetap tenang," ujar Syafruddin.
Senada dengan Syafruddin, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga minyak secara signifikan. Lonjakan biaya impor BBM akan memicu inflasi, terutama saat daya beli masyarakat sedang lesu. "Ini inflasi yang berbahaya, karena kenaikan harga BBM akan berdampak pada pelaku usaha dan konsumen, sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat," jelas Bhima.
Jika perang berlarut, target pertumbuhan ekonomi 5% akan semakin sulit dicapai. Situasi eksternal yang berat, ditambah efisiensi anggaran pemerintah, membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,5% year on year. Target 8% pertumbuhan ekonomi pun menjadi semakin jauh. Indonesia, bagaikan kapal yang diterjang badai, harus berjuang keras untuk tetap mengarungi lautan ekonomi yang bergejolak.
