fixmakassar.com – Proyek pembangunan rumah subsidi di Bekasi seperti terjerat jaring laba-laba birokrasi. PT Bangun Famili Sejahtera, pengembang perumahan tersebut, mengeluhkan kendala pembebasan lahan yang berstatus lahan sawah dilindungi (LSD). Padahal, lahan yang sebagian besar sebelumnya masuk zona kuning, atau area permukiman, kini berubah status. Situasi ini bagaikan kapal yang terombang-ambing di tengah lautan peraturan.
Namun, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, memberikan angin segar. Ia menegaskan bahwa status LSD masih bisa dikaji ulang oleh kantor pertanahan (kantah) bersama pemerintah daerah. "LSD itu bisa diubah setelah ditinjau ulang. Kalau memang sesuai kajian bisa dikeluarkan dari LSD, sertifikatnya tetap bisa diterbitkan," ujar Ossy saat ditemui di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (24/4/2025).
Namun, Ossy juga memberikan peringatan. Status lahan akan berbeda jika sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). "Kalau sudah LP2B, ya itu sudah tidak bisa diubah. Haram hukumnya dibangun jadi properti," tegasnya. Pernyataan ini seperti tamparan keras bagi pengembang yang berharap mudah mengalihkan fungsi lahan. Regulasi yang mengacu pada Perpres No. 59 Tahun 2019 dan PP No. 1 Tahun 2011 menjadi benteng kokoh bagi lahan pertanian.
Direktur Utama PT Bangun Famili Sejahtera, Hari Purnomo, menjelaskan bahwa lahan yang sudah dibebaskan karena awalnya masuk zona kuning, kini menjadi kendala. Lahan tersebut kini masuk kategori sawah produktif, sehingga alih fungsi menjadi sulit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, turut menyuarakan keprihatinan. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara penyediaan perumahan dan ketahanan pangan. "Kami ingin bangun rumah untuk rakyat, tapi jangan ganggu ketahanan pangan. Sawah tak boleh dijadikan perumahan," tegas Ara. Pernyataan ini bagaikan kalimat bijak yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Tantangan ini, menurut Ara, harus dijawab dengan inovasi, bukan eksploitasi lahan pangan. (*)
