fixmakassar.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya "gunung" utang kompensasi senilai Rp55 triliun yang masih menggantung kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Utang ini merupakan konsekuensi dari penugasan yang telah dijalankan BUMN pada kuartal I dan II tahun 2025. "Sekitar Rp 55 triliun itu yang kompensasi saja. Triwulan pertama dan kedua tahun ini," ungkap Purbaya kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Purbaya menjanjikan angin segar, bahwa sisa pembayaran akan dilunasi pada Oktober 2025. Saat ini, prosesnya masih menunggu "lampu hijau" dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui review dan audit.
"Memang 2025 masih ada yang belum dibayarkan triwulan I, II, tapi kita mengikuti prosedur yang sedang berjalan sekarang. Kalau kita lihat nanti Oktober, triwulan I-II akan kita bayarkan penuh," jelas Purbaya.
Purbaya menyadari bahwa proses pencairan anggaran kompensasi yang memakan waktu tiga bulan ini terlalu lambat. Ia berjanji akan mempercepat prosesnya, menargetkan pembayaran secepat pembayaran subsidi yang dilakukan setiap bulan.
"Saya janji ke mereka tadi kan satu bulan akan sudah ada peraturan baru atau kebijakan baru sehingga pembayarannya akan tepat waktu, tidak terlalu lama seperti sekarang," tutur Purbaya.
Dengan pencairan anggaran kompensasi yang lebih gesit, Purbaya berharap BUMN tidak lagi terjerat dalam kerugian. "Jadi itu (kalau kelamaan) mengganggu cash flow perusahaan-perusahaan yang profesional kayak BUMN. Tapi nanti kalau sudah itu keluar tepat waktu, saya harapkan BUMN ini jangan rugi terus," tegasnya.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menambahkan, tagihan Rp 55 triliun tersebut merupakan kompensasi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) sepanjang kuartal I-2025. Sementara untuk kuartal II-2025, masih menunggu hasil audit.
"Rp 55 triliun untuk kuartal I. (Tagihan tinggal kompensasi?) Iya. Subsidi masih sisa sedikit karena audit BPK," pungkas Luky.
