fixmakassar.com – Bendungan anggaran yang sempat menghambat laju pembangunan akhirnya mulai dibuka. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan telah membuka blokir anggaran senilai Rp 168,5 triliun hingga September 2025. Angka ini merupakan bagian dari total anggaran kementerian/lembaga yang dibekukan sebesar Rp 256,1 triliun. Layaknya air yang kembali mengalir deras ke sawah yang kering, dana tersebut kini siap menyirami program-program prioritas pemerintah.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, menjelaskan dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025), bahwa pembukaan blokir ini bertujuan untuk membiayai operasional dan fungsi dasar kementerian/lembaga. Lebih lanjut, dana tersebut akan dialirkan untuk program-program strategis, seperti program cetak sawah yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, dan program sekolah rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Luky menambahkan, "Program prioritas lainnya seperti kapitalisasi madrasah juga akan mendapatkan suntikan dana dari pembukaan blokir ini."
Pembukaan blokir ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Angka tersebut mencakup anggaran belanja di kementerian/lembaga dan dana transfer ke daerah. Inpres tersebut juga menekankan pentingnya identifikasi rencana efisiensi belanja, baik operasional maupun non-operasional, kecuali belanja pegawai dan bantuan sosial. Dengan demikian, langkah ini diharapkan mampu menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan pencapaian target pembangunan nasional. Semoga kebijakan ini menjadi embun pagi yang menyegarkan bagi pembangunan Indonesia.
