fixmakassar.com – Sebuah babak baru dalam industri perfilman nasional akan segera dibuka. PT Produksi Film Negara (PFN) (Persero) mengumumkan rencana ambisius untuk mendirikan bioskop milik negara pertama dalam sejarah Indonesia. Bioskop yang diberi nama ‘Sinewara’ ini diharapkan menjadi mercusuar baru bagi perfilman dan hiburan masyarakat, berlokasi strategis di kawasan kantor PFN, Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PFN, Riefian Fajarsyah atau yang akrab disapa Ifan Seventeen, dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI pada 2 Februari 2026, sebagaimana dikutip dari YouTube TVR Parlemen, Selasa (17/2/2026). Ifan menyatakan, proyek Sinewara ini akan menjadi "pilot project" bagi PFN untuk memperluas jangkauan bioskop di Tanah Air, mengingat jumlah bioskop yang ada saat ini masih jauh dari kata ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia.
Langkah ini bukan sekadar ekspansi bisnis, melainkan sebuah respons terhadap ‘dahaga’ masyarakat akan akses hiburan layar lebar yang merata. Data PFN menunjukkan, Indonesia hanya memiliki sekitar 505 bioskop dengan total 2.401 layar. Angka ini, kata Ifan, bagai setitik air di tengah gurun jika melihat potensi pasar dan perbandingan dengan negara lain.
Perbandingan dengan negara-negara maju seperti India, China, dan Amerika Serikat semakin menyoroti kesenjangan ini. Idealnya, Ifan menyebut, Indonesia seharusnya memiliki 10.000 hingga 20.000 layar untuk memenuhi kebutuhan penonton, bahkan target minimal 10.000 layar pun masih jauh panggang dari api. Namun, realitasnya hanya sekitar 2.400 layar yang tersebar, dan itupun dengan distribusi yang sangat timpang. Pulau Jawa masih menjadi pusat gravitasi dengan 70% bioskop, disusul Sumatera 15%, dan Kalimantan 5%. Mirisnya, hanya sekitar 25-30% dari total kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki fasilitas bioskop.
Sinewara, bioskop negara pertama ini, akan berfungsi sebagai ‘pilot project’ atau proyek percontohan. Ifan berharap, keberadaan Sinewara dapat menjadi pemicu dan stimulan bagi daerah-daerah lain untuk turut mengembangkan bisnis bioskop negara. Modelnya bisa melalui kemitraan, di mana daerah dapat bergabung sebagai pemegang saham (shareholder) dalam ekosistem bioskop negara ini. Dengan demikian, mimpi untuk menghadirkan layar bioskop yang lebih dekat dengan masyarakat di seluruh pelosok negeri bukan lagi sekadar angan, melainkan sebuah visi yang mulai menjejakkan kaki di bumi pertiwi.
