fixmakassar.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengajukan permintaan yang cukup mengejutkan: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh pengusaha penangkapan ikan di Indonesia. Permintaan ini dilontarkan bukan tanpa alasan; potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor ini terlampau besar, bagai harta karun terpendam di dasar laut yang belum tergali sepenuhnya.
Trenggono mengungkapkan, potensi PNBP dari sektor perikanan tangkap bisa mencapai angka fantastis, yakni Rp 12 triliun. Namun, realitanya jauh panggang dari api. PNBP yang berhasil dikumpulkan hanya sekitar Rp 1 triliun. "Bayangkan, selisihnya mencapai Rp 11 triliun! Ini seperti kapal besar yang hanya membawa sedikit muatan," ujarnya dalam acara International Day for IUU Fishing di Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).
Ia menjelaskan, volume penangkapan ikan di Indonesia mencapai 7,5 juta ton. Jika saja 10% dari total volume tersebut disetorkan ke negara, maka potensi penerimaan negara bisa mencapai Rp 9 triliun, dengan asumsi harga ikan Rp 12.000 per kilogram. "Bahkan, kita bisa meminta pembayarannya dalam bentuk ikan, bukan uang," tambahnya, menunjukkan betapa besar potensi yang belum termanfaatkan.
Di hadapan Anggota IV BPK RI, Haerul Saleh, Trenggono menekankan pentingnya audit menyeluruh ini. Tujuannya, untuk memastikan kepatuhan para pengusaha dalam membayar pajak dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan negara. "Kita perlu memastikan semua pelaku usaha, baik badan hukumnya maupun pembayaran pajaknya, diperiksa secara transparan," tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa fokus pemeriksaan ini tertuju pada pelaku usaha penangkapan ikan, bukan nelayan tradisional.
Permintaan ini seakan menjadi sorotan tajam terhadap praktik bisnis di sektor perikanan. Apakah ada ‘ikan-ikan besar’ yang bermain di balik angka fantastis yang belum terungkap? Hanya waktu dan hasil audit BPK yang akan menjawabnya.
