fixmakassar.com – Direktur Jenderal Pajak (DJP), Bimo Wijayanto, baru-baru ini mengungkap alasan di balik kerja sama antara DJP dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri terkait penyerahan data warga. Informasi ini bagai membuka kotak pandora, mengungkap strategi pemerintah dalam pengelolaan data dan optimalisasi penerimaan pajak. Seperti benang merah yang menghubungkan berbagai kebijakan, Bimo menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari pembangunan digital ID. Inisiatif ini bertujuan menyelaraskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menciptakan basis data yang lebih akurat dan komprehensif.
"Dengan digital ID, informasi individu akan lebih lengkap dan kaya, memudahkan optimalisasi penerimaan pajak," ujar Bimo dalam jumpa pers di Kantor Pusat DJP, Kamis (31/7/2025). Ia menambahkan bahwa inisiatif ini selaras dengan rencana Bank Indonesia (BI) meluncurkan Payment ID, sebuah langkah menuju pemerintahan elektronik atau e-government yang lebih terintegrasi. Layaknya sebuah orkestrasi kebijakan, semua bergerak menuju satu tujuan: efisiensi dan transparansi.
Bimo juga menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen reformasi perpajakan, memperkuat tata kelola administrasi, dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani, bukan sekadar dokumen formal, melainkan sebuah komitmen berkelanjutan yang akan direvisi dan dikembangkan secara berkala. Seperti sebuah bangunan yang terus direnovasi, kerja sama ini akan terus disempurnakan.
Sebelumnya, DJP dan Dukcapil telah menandatangani perjanjian kerja sama yang mencakup validasi data NIK, pemutakhiran data kependudukan, dan penggunaan teknologi face recognition untuk mendukung administrasi dan pengawasan perpajakan. Kerja sama ini, menurut Bimo, merupakan upaya integrasi data lintas sektor untuk memperkuat basis data perpajakan dan administrasi pemerintahan. Sebuah sinergi yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan data di Indonesia. Semua ini dilakukan untuk membangun fondasi sistem administrasi perpajakan yang lebih kuat melalui pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax).
