fixmakassar.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto, dalam sebuah pertemuan penting di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Senin (9/2/2026), menabuh genderang tantangan bagi para pengusaha. Ia meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk menjadi lokomotif penciptaan jutaan lapangan kerja baru, mulai dari sektor industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, hingga makanan dan minuman. Namun, dunia usaha tak tinggal diam, mereka menyambut seruan itu dengan "syarat" yang tak kalah strategis.
Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, yang hadir dalam audiensi tersebut, menyatakan bahwa arahan Presiden ini adalah "dorongan kuat" bagi dunia usaha. "APINDO siap mengambil peran aktif dalam memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026), seperti dikutip dari fixmakassar.com.
Namun, Shinta juga mengingatkan, penciptaan lapangan kerja bukanlah jalan satu arah. Ia ibaratkan sebagai sebuah orkestra besar yang membutuhkan harmoni kuat antara pemerintah dan dunia usaha. "APINDO siap berkolaborasi untuk mendorong investasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja di seluruh Indonesia," tegasnya.
Dalam pertemuan yang menjadi cerminan sinergi pemerintah dan sektor swasta ini, Presiden Prabowo juga melempar bola panas terkait tantangan ketersediaan bahan baku bagi industri manufaktur. Ia meminta APINDO untuk menyajikan masukan dan rekomendasi konkret demi menjaga sektor strategis ini tetap berdenyut. Selain itu, pandangan sejalan juga terukir mengenai upaya peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, namun tanpa membebani pelaku usaha yang telah patuh—sebuah keseimbangan yang harus dijaga agar roda ekonomi tetap berputar mulus.
Harapan dan "Syarat" dari Dunia Usaha
Di sisi lain, APINDO tak hanya menerima titah, namun juga menyampaikan "daftar keinginan" mereka. Dunia usaha berharap pemerintah menjadi nahkoda yang bijak dalam isu regulasi ketenagakerjaan, memastikan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif. Mereka juga menekankan pentingnya fokus pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, bukan semata-mata aspek pengupahan, agar kebijakan ketenagakerjaan menjadi angin segar bagi daya saing industri dan penciptaan kerja berkelanjutan.
Diskusi juga menyentuh samudra perdagangan internasional, termasuk Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta rencana pemerintah untuk melanjutkan berbagai perjanjian perdagangan lainnya. Langkah ini dilihat sebagai gerbang emas untuk memperluas akses pasar ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.
Namun, Shinta Kamdani mengingatkan, pintu gerbang itu tak akan terbuka lebar jika rumah sendiri masih berantakan. "Bagi dunia usaha, peningkatan daya saing nasional tidak hanya bertumpu pada perjanjian perdagangan, tetapi juga pada pembenahan struktural di dalam negeri," ujarnya. Ia menyoroti "debottlenecking" regulasi, perizinan, logistik, dan biaya produksi sebagai kunci vital agar industri Indonesia mampu bersaing dengan "pelari cepat" ekonomi kawasan seperti Vietnam yang pertumbuhan ekonominya sangat agresif.
Kepastian hukum terkait tata ruang dan pertanahan melalui kebijakan satu peta nasional (one map policy) juga menjadi fondasi yang diharapkan dunia usaha. Tak lupa, APINDO menegaskan dukungan penuh terhadap visi besar Presiden Prabowo, termasuk program pengentasan kemiskinan, pemenuhan gizi bagi anak-anak, serta penyediaan pendidikan berkualitas—sebuah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Penguatan industrialisasi nasional juga menjadi benang merah yang diyakini akan merajut kesejahteraan.
"Penguatan industrialisasi nasional merupakan langkah strategis untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia," pungkas Shinta. Dunia usaha, melalui APINDO, siap menjadi mitra sejati pemerintah dalam mewujudkan cita-cita ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya saing.
