fixmakassar.com – Jakarta – Bak angin segar di tengah hiruk pikuk ekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk mengutak-atik tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini bertengger di angka 11%. Namun, layaknya seorang nahkoda yang berlayar di lautan penuh karang, kebijakan ini akan ditempuh dengan kehati-hatian ekstra.
Purbaya menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan utama adalah membaca arah angin ekonomi ke depan. Saat ini, belum ada keputusan final terkait penurunan PPN 11%. "Pada dasarnya, kita akan mencermati kondisi ekonomi kita ke depan. Saya juga perlu memacu permintaan," ungkap Purbaya di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Sang Menteri Keuangan berencana untuk mengamati pertumbuhan ekonomi setidaknya hingga kuartal I-2026. Ia tak ingin kebijakan penurunan PPN justru menjadi bumerang, menghancurkan stabilitas yang telah dibangun. "Saya harus berhati-hati, jangan sampai saya turunkan, tahu-tahu semuanya berantakan. Defisit bisa melonjak di atas 3%. Kita harus menimbang dengan cermat mana yang terbaik," tegas Purbaya.
"Setelah triwulan pertama tahun depan, saya akan bisa melihat bagaimana sistem merespons perubahan kebijakan fiskal dalam hal pengelolaan keuangan. Jika kita ingin mendorong, kita akan lihat sektor mana yang paling tepat," lanjutnya.
Jika situasi memungkinkan untuk memangkas PPN 11%, Purbaya tak segan untuk membawa usulan ini ke Senayan, menemui para wakil rakyat. "Kalau perlu, kita akan ajukan ke parlemen," pungkas mantan Ketua LPS tersebut. Keputusan ini bagaikan buah yang masih mentah, perlu waktu untuk matang dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia.
