fixmakassar.com – Bekasi, kota penyangga Jakarta, dinobatkan sebagai juara bertahan dalam hal biaya transportasi termahal di Indonesia. Data survei biaya hidup Badan Pusat Statistik (BPS), yang diungkap Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, mengungkap fakta pahit ini. Seperti kapal yang terombang-ambing di tengah badai biaya, warga Bekasi harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mobilitas sehari-hari.
Risal menjelaskan, mahalnya ongkos transportasi di kota-kota besar, termasuk Bekasi, merupakan buah simalakama dari sistem transportasi publik yang belum terintegrasi sempurna. Masalahnya terletak pada konektivitas antar moda transportasi, khususnya "first mile" dan "last mile," atau perjalanan dari rumah ke halte/stasiun dan sebaliknya. "Bayangkan, naik kereta cuma Rp 3.500, tapi ongkos ojek ke stasiun dan parkir mobilnya malah lebih mahal!" ujarnya, menggambarkan betapa biaya transportasi menjadi beban tersendiri.
Idealnya, biaya transportasi tak lebih dari 10% dari total pengeluaran bulanan. Namun, realitanya, survei BPS tahun 2018 menunjukkan angka rata-rata nasional mencapai 12,46%. Bekasi, dengan biaya transportasi rata-rata Rp 1,9 juta per bulan (14% dari total biaya hidup), menjadi juaranya yang tak terbantahkan. Depok, dengan angka Rp 1,8 juta per bulan (16,32%), mengekor di posisi kedua, menunjukkan betapa beratnya beban transportasi bagi warga Jabodetabek.
Berikut rincian biaya transportasi bulanan di 10 kota besar di Indonesia berdasarkan data fixmakassar.com:
- Bekasi: Rp 1,91 juta (≈14%)
- Depok: Rp 1,80 juta (≈16,3%)
- Surabaya: Rp 1,62 juta (≈13,6%)
- Jakarta: Rp 1,59 juta (≈11,8%)
- Bogor: Rp 1,23 juta (≈12,54%)
- Batam: Rp 1,17 juta (≈12,8%)
- Makassar: Rp 1,15 juta (≈11,52%)
- Jayapura: Rp 1,12 juta (≈12,4%)
- Balikpapan: Rp 981 ribu (≈11,51%)
- Palembang: Rp 918 ribu (≈11%)
(Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap total biaya hidup). Data ini menunjukkan tantangan besar dalam menyediakan akses transportasi publik yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat. Semoga ke depannya, tidak hanya dompet warga yang meringis, tetapi juga pemerintah yang berbenah untuk mengatasi masalah ini.
