fixmakassar.com – Pergantian menteri keuangan selalu menjadi drama tersendiri di panggung politik Indonesia. Seperti kapal yang berganti nahkoda di tengah badai, pergantian ini pun disambut dengan gelombang pasang surut reaksi pasar. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat oleng, rupiah pun sedikit limbung. Namun, seperti fenomena alam yang menakjubkan, pasar segera pulih dan menunjukkan tanda-tanda "reborn" di hari berikutnya. Tantangan berat pun menanti sang menteri baru.
Menteri Keuangan bukan sekadar ahli angka, melainkan juga juru mudi perekonomian negara. Ia harus mampu menavigasi labirin kebijakan fiskal, menjaga stabilitas ekonomi, dan memenangkan hati pasar. Salah satu tantangan terbesarnya adalah mengatasi anomali pertumbuhan ekonomi yang bagaikan teka-teki rumit di era pemerintahan saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang sehat bukan hanya sekadar angka yang membengkak, melainkan harus mampu menciptakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkokoh fondasi ekonomi domestik.
Walau pertumbuhan ekonomi masih terbilang tinggi, bayang-bayang masalah mulai terlihat. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat, perusahaan mengurangi produksi karena permintaan global dan domestik melemah, serta membanjirnya impor pakaian bekas. Kondisi ini melahirkan pengangguran baru, baik yang terbuka maupun terselubung. Lebih memprihatinkan lagi, pertumbuhan ekonomi malah mendorong perpindahan pekerja dari sektor formal ke sektor informal yang lebih rapuh. Data ini menunjukkan betapa rapuhnya struktur ekonomi kita.
Kondisi ini diperparah dengan turunnya tabungan masyarakat menengah bawah—fenomena "mantab" (makan tabungan)—yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati oleh lapisan masyarakat bawah. Kredit perbankan pun melambat, dan UMKM, sebagai tulang punggung perekonomian, juga tertekan. Semua ini menunjukkan meningkatnya risiko ekonomi dan menurunnya kepercayaan terhadap keberlanjutan usaha kecil dan menengah.
Menteri Keuangan baru tak bisa hanya berfokus pada angka pertumbuhan semata. Ia harus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang mampu menciptakan lapangan kerja layak, mendorong UMKM naik kelas, memperluas kelas menengah, dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Program pengguyuran likuiditas dengan dana pemerintah memang bisa menjadi solusi jangka pendek, namun harus dijalankan dengan sangat hati-hati. Menambah likuiditas di tengah permintaan yang rendah dan risiko yang tinggi justru bisa menjadi bumerang.
Oleh karena itu, dibutuhkan strategi jitu. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG bukan hanya sekadar program gizi, tetapi juga mesin penggerak ekonomi berbasis produk lokal. Koperasi Merah Putih di setiap desa bisa menjadi pilar utama dalam program ini. Integrasi MBG dan Koperasi Merah Putih akan menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, di mana MBG menciptakan permintaan, dan koperasi menyediakan pasokan. Langkah Menteri Keuangan yang meminta laporan real time dari Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan langkah tepat untuk mengawal program ini. Program ini, jika berhasil, akan mewujudkan konsep "desa mengepung kota", menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan adil.
Implementasi program ini tentu penuh tantangan. Koordinasi antar kementerian, tata kelola, kapasitas koperasi, monitoring, dan evaluasi harus diperhatikan. Dana yang dibutuhkan memang besar, namun jika dilihat sebagai investasi jangka panjang, program ini akan memperkuat basis pajak dan menghasilkan pendapatan negara yang berkelanjutan. Mampukah Menteri Keuangan baru mengatasi tantangan ini dan membawa perekonomian Indonesia ke jalur yang lebih baik? Kita tunggu saja.
