Berita  

Menkeu Kaget! Ternyata Bisa "Sikat" Lembaga Nakal

Mahadana
Menkeu Kaget! Ternyata Bisa "Sikat" Lembaga Nakal

fixmakassar.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mengungkapkan sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan. Ia mengaku baru menyadari betapa besar kekuasaan yang dimilikinya sebagai seorang Menkeu. Ibaratnya, Purbaya merasa seperti nahkoda kapal besar yang baru menyadari bahwa ia memegang kendali penuh atas arah pelayaran.

Dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025), Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya bahkan bisa langsung turun tangan menindak kementerian/lembaga (KL) yang dianggap "nakal", termasuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

 Menkeu Kaget! Ternyata Bisa "Sikat" Lembaga Nakal
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Purbaya mencontohkan kebijakannya menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah sebesar Rp 200 triliun di perbankan. Ia juga aktif mengunjungi kantor-kantor Himbara untuk memastikan dana tersebut dimanfaatkan dengan baik. Meskipun tidak memiliki kuasa langsung di perbankan, Purbaya menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Danantara yang menaungi Himbara. Posisi ini memberinya wewenang untuk memberikan masukan yang signifikan.

"Saya wakil itu ya, anggota Dewan Pengawas Danantara, karena di situ kita bisa memberikan masukan yang kencang sekali. Dan Danantara juga harus bayar pajak kan. Kalau macam-macam, (bisa) kita sikat juga Danantara," tegas Purbaya, seperti dikutip fixmakassar.com.

Purbaya menambahkan, kekuasaannya juga mencakup kemampuan untuk mengambil tindakan jika Danantara melindungi praktik-praktik buruk di tubuh BUMN, termasuk bank-bank pelat merah. "Kalau mereka melindungi praktik-praktik yang jelek, jadi Menteri Keuangan lumayan berkuasa, rupanya saya baru tahu juga. Lucu-lucu, senang-senang juga sih," ujarnya sambil tersenyum.

Salah satu alasan Purbaya menempatkan dana di perbankan adalah untuk mendorong bank-bank tersebut menyalurkan uangnya. Namun, ia juga menekankan agar bank-bank tersebut terampil dalam menyalurkan dana tanpa membeli dolar atau memberikan pinjaman kepada konglomerat.

"Itu yang saya paksa sebetulnya, perbankan menyalurkan uang itu dengan keterampilan mereka sendiri. Malah saya nggak ikut campur, kenapa? Tapi yang jelas nggak boleh beli dolar, nggak boleh kasih konglomerat, itu kita dua itu. SBN juga nggak boleh, kalau nggak muter-muter aja ke saya. Jadi mereka kan, kan kita tau perbankan sebenarnya pintar," terangnya.

Menurut Purbaya, terkadang perbankan cenderung malas berinovasi dan lebih memilih menempatkan uang tersebut ke SBN. Untuk mengatasi hal ini, ia aktif mengunjungi kantor-kantor Himbara untuk memantau penyaluran dana.

"Saya kadang-kadang kan datang tuh ke bank-bank itu. Saya cuman tanya, saya pernah ke BNI sama Mandiri. Uangnya kemana? Penyalurannya berapa? Anda beli dolar apa nggak?," kata Purbaya.

"Dia nggak ada yang ngaku beli dolar sih. Tapi saya yakin beli dikit-dikit lah. Tapi kalau ketahuan, mereka nggak bisa lari. Ya walaupun saya nggak punya kekuasaan langsung di perbankan itu, itu kan di bawah Danantara sekarang," pungkasnya.

Ikuti Kami di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *