fixmakassar.com – Di tengah upaya pemerintah dalam merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah tantangan besar menghadang: kelangkaan ahli gizi. Bak mencari jarum dalam tumpukan jerami, keberadaan tenaga ahli di bidang ini terasa begitu minim untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tersebar di seluruh pelosok negeri.
Menyadari kondisi ini, pemerintah membuka pintu bagi lulusan program studi lain yang memiliki relevansi dengan ilmu gizi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa SPPG idealnya memang diisi oleh ahli gizi. Namun, jika jumlahnya tidak mencukupi, lulusan sarjana kesehatan atau pangan dapat menjadi alternatif yang menjanjikan. "Kan dia juga belajar gizi," ujar Zulhas dalam Rapat Koordinasi Terbatas tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengamini bahwa ahli gizi saat ini bak barang langka. Bahkan, di lapangan terjadi "perang" antar-SPPG dalam memperebutkan tenaga ahli gizi yang jumlahnya terbatas. "Kenyataan di lapangan sudah terjadi rebutan antar SPPG memperebutkan ahli gizi, yang sarjana gizi. Makanya kemudian kita buka dari program studi lain supaya tidak terjadi rebutan," jelas Dadan.
Dadan menekankan bahwa ahli gizi merupakan salah satu dari tiga pilar utama yang menopang program MBG. Keberadaan mereka sangat krusial dalam memastikan kualitas dan kandungan gizi makanan yang disajikan. Saat ini, terdapat 16.630 SPPG yang beroperasi di Indonesia, dan setiap SPPG idealnya memiliki minimal satu ahli gizi.
"Hanya untuk ahli gizi selama ini selalu sarjana gizi. Nah sekarang boleh sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, sarjana pengolahan makanan, sarjana keamanan pangan Jadi ada lima program studi yang bisa mengisi posisi ahli gizi," pungkas Dadan. Langkah ini diharapkan menjadi angin segar dalam mengatasi kelangkaan ahli gizi dan memastikan program MBG berjalan sukses.
