fixmakassar.com – Mantan Ketua Umum PB HMI periode 2013-2015, Arief Rosyid Hasan, memberikan apresiasi selangit terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di Raja Ampat. Keputusan ini, bagaikan embun pagi yang menyegarkan, merupakan respon cepat atas keresahan publik terhadap isu lingkungan di surga tersembunyi Papua Barat Daya tersebut. Arief menilai, langkah tegas Presiden Prabowo ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengar jeritan hati rakyat. Bahkan, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, langsung terjun ke lapangan untuk memastikan situasi di lapangan.
Arief menjelaskan, pencabutan IUP tersebut merupakan keputusan yang tepat sasaran, mengingat keempat perusahaan tambang tersebut terbukti melanggar aturan lingkungan hidup, berdasarkan laporan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. "Keempat tambang itu berada di jantung Geopark Raja Ampat, sebuah kawasan wisata yang harus dijaga kelestariannya," tegas Arief. Keputusan ini seakan menjadi tameng bagi keanekaragaman hayati laut Raja Ampat yang luar biasa.
Arief juga memberikan pujian kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang dinilai sigap dalam menjalankan arahan Presiden. Kehadiran Bahlil di lapangan, menurut Arief, bukan hanya sekadar formalitas, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah, khususnya terkait energi dan sumber daya mineral. Hal ini, menurut Arief, akan mempercepat terwujudnya swasembada energi yang menjadi cita-cita Presiden Prabowo.
Terkait PT Gag Nikel, anak usaha BUMN Antam, yang tetap beroperasi, Arief melihatnya sebagai potensi pengungkit ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh berita hoaks yang beredar di media sosial. Bahlil Lahadalia sendiri telah memastikan lokasi tambang PT Gag Nikel jauh dari kawasan Geopark dan beroperasi di bawah pengawasan ketat pemerintah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memanggil beberapa menteri, termasuk Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, dan Mensesneg, untuk membahas masalah ini. Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pencabutan IUP ini didasarkan pada pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh keempat perusahaan tersebut, dan izin-izin tersebut dikeluarkan sebelum Geopark Raja Ampat ditetapkan. Presiden Prabowo, lanjut Bahlil, memiliki visi menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia. Keputusan ini, bagaikan angin segar, menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi keindahan alam Raja Ampat.
