fixmakassar.com – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog memastikan bahwa program bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng tahun ini tidak akan mengalami penundaan. Kepastian ini datang sebagai respons langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menuntut percepatan penyaluran demi kesejahteraan rakyat.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan komitmen tersebut pada Sabtu (28/2/2026). Ia mengibaratkan program ini sebagai denyut nadi ketahanan pangan yang harus terus berdetak tanpa henti. "Bantuan pangan tidak ditunda. Ini sudah menjadi direktif Bapak Presiden, tentu harus dilaksanakan dan sesegera mungkin," ujar Ketut, seraya menambahkan pentingnya persiapan yang matang, mulai dari kelengkapan stok hingga metode distribusi yang efisien oleh Bulog.
Sebagai langkah konkret, Bapanas telah bergerak cepat. Sejak 26 Februari lalu, surat pemberitahuan mengenai ketersediaan anggaran telah disampaikan kepada Direktur Utama Perum Bulog. Anggaran tersebut telah tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapanas, menjadikan Bulog kini memegang kunci untuk segera menyusun rencana jadwal penyaluran yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
Fokus utama lainnya adalah memastikan ketersediaan Minyakita. Bapanas terus mendorong Bulog untuk mengumpulkan stok minyak goreng rakyat ini, yang bersumber dari skema Domestic Margin Obligation (DMO). Kebutuhan Minyakita untuk program bantuan pangan 2026 mencapai angka fantastis: 132.980.436 liter. "Tentu bantuan pangan ini kan sedang diproses dan penugasan sudah berjalan. Kita sedang mengumpulkan alokasi minyak goreng untuk Minyakita," terang Ketut, menjamin penyaluran akan segera dilakukan setelah stok terpenuhi.
Penetapan alokasi pasokan Minyakita ini telah diteken oleh Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman pada 24 Februari. Sebanyak 73 produsen minyak goreng telah diinstruksikan untuk berkoordinasi intensif dengan Bulog demi memenuhi target DMO. Regulasi yang mendasarinya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025, yang mewajibkan produsen mendistribusikan minimal 35 persen dari realisasi DMO mereka kepada Perum Bulog atau BUMN pangan sebagai Distributor Lini 1 (D1). Pembelian oleh Bulog dilakukan dengan harga tingkat D1 sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024.
Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program bantuan pangan beras dan minyak goreng ini mencapai Rp 11,92 triliun, sebuah investasi besar untuk kesejahteraan jutaan jiwa. Dana ini akan menjangkau 33,2 juta penerima bantuan pangan di seluruh pelosok negeri.
Lima provinsi dengan jumlah penerima terbesar menjadi ujung tombak distribusi, meliputi Jawa Barat (6.093.530 penerima), Jawa Timur (5.638.478 penerima), Jawa Tengah (5.071.126 penerima), Sumatera Utara (1.756.846 penerima), dan Banten (1.298.597 penerima).
Setiap penerima akan mendapatkan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk alokasi satu bulan. Untuk penyaluran dua bulan sekaligus, Bulog akan mengeluarkan stok beras sejumlah 664,8 ribu ton dan minyak goreng 132,9 ribu kiloliter, sebuah logistik raksasa yang siap bergerak demi memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan.
