fixmakassar.com – Bak gayung bersambut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melontarkan ide brilian untuk mendongkrak performa Indonesia Investment Authority (INA). Luhut mengusulkan agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan dana pemerintah sebesar Rp 50 triliun yang saat ini masih bersemayam di Bank Indonesia (BI) untuk disuntikkan ke INA.
fixmakassar.com – Langkah ini, menurut Luhut, serupa dengan upaya Purbaya sebelumnya yang menggelontorkan Rp 200 triliun ke bank-bank BUMN dengan harapan memicu pertumbuhan ekonomi. INA, sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) kebanggaan Indonesia, dinilai memiliki daya tarik magnet yang kuat untuk menarik investasi asing dalam jumlah fantastis.
fixmakassar.com – "Saya berencana membicarakan hal ini dengan Menteri Keuangan, meskipun saya yakin beliau sudah memahaminya. INA adalah Sovereign Wealth Fund kita," ujar Luhut dalam acara peringatan 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
fixmakassar.com – Luhut menambahkan, jika setiap tahun INA menerima suntikan investasi sebesar Rp 50 triliun dari dana yang masih tersisa di Bank Indonesia, yaitu sekitar Rp 491 triliun (setelah dikurangi Rp 200 triliun yang telah dialokasikan ke perbankan), maka dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, dana tersebut dapat "beranak-pinak" hingga mencapai Rp 1.000 triliun melalui mekanisme leverage.
fixmakassar.com – Dengan potensi dana sebesar itu, Luhut meyakini bahwa INA akan menjadi lokomotif utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Lembaga pengelola investasi ini diharapkan menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi kedua, bersanding dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). "Angka ini sangat signifikan dan akan menjadi bagian penting dari foreign direct investment ke Indonesia. Kita akan memiliki dua mesin pertumbuhan yang luar biasa, yaitu INA dan Danantara," jelas Luhut.
fixmakassar.com – Luhut menegaskan bahwa peran sektor swasta sangat vital dalam mendorong produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Kontribusi belanja negara secara langsung terhadap PDB tidak lebih dari 15%. "Kita melihat bahwa pertumbuhan Indonesia menuju 8% sangat bergantung pada peran swasta. Kontribusi pemerintah, melalui APBN, hanya sekitar 10-15%. Sisanya harus berasal dari sektor swasta," pungkas Luhut.
