fixmakassar.com – Bak gayung bersambut, negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) diwarnai permintaan yang cukup "pedas". Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), mengungkapkan bahwa AS meminta Indonesia untuk tidak menggunakan kapal-kapal buatan atau berbendera China dalam pengiriman barang.
Luhut, saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025), menyatakan bahwa proses negosiasi berjalan cukup baik, namun Indonesia tidak serta merta menuruti semua permintaan AS. "Saya kira memang kita juga nggak mau semua maunya dia. Misalnya, dia melarang untuk menggunakan kapal berbendera China atau buatan China," ujarnya.
Luhut bahkan telah berdiskusi langsung dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, mengenai masalah ini. Menurutnya, jika permintaan AS dipenuhi, biaya pengiriman akan melonjak, yang pada akhirnya dapat melanggar peraturan perundang-undangan dalam negeri. "Saya bilang sama Lutnick, kalau kita pakai gitu, pasti harganya mahal, dan harganya mahal ya kami nanti melanggar peraturan kami, undang-undang kami dalam negeri, itu masih jadi perdebatan juga," tegasnya.
Indonesia, lanjut Luhut, perlu menghormati perjanjian dagang yang telah terjalin dengan negara-negara lain. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak akan melanggar perjanjian-perjanjian tersebut. "Harus tegas juga menunjukkan kita bukan negara ecek-ecek. Kemudian mereka mengatakan, ya saya bilang sama mereka, ya kami punya perjanjian perdagangan sudah dengan negara-negara lain, itu juga harus kita hormati. Kita harus lihat kalau sampai itu juga melanggar, ya repot," imbuhnya.
Luhut juga menyinggung perang dagang yang sedang berlangsung antara AS dan China. Ia menegaskan bahwa hanya karena AS berseteru dengan China, bukan berarti Indonesia harus mengikuti semua kemauan AS. "Dia karena berkelahi dengan China, maksudnya kita harus nurut dia. Ya nggak lah. Kita harus cari jalan keluarnya. Kita sudah menunjukkan sama dia kok, kita punya negara yang berpendirian, Presiden sudah pidato di UNGA, Presiden sudah hadir juga di perdamaian Gaza. Apa lagi? Harus dibuktikan. Kita punya dignity kok, negara yang berdaulat," pungkas Luhut. Indonesia, kata Luhut, bukan negara yang bisa didikte begitu saja.
