fixmakassar.com – Kabar gembira menghampiri dunia UMKM! Kementerian UMKM berhasil mencatatkan rekor tertinggi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ibarat air bah yang mengalir deras, dana KUR kini lebih banyak membanjiri sektor produktif, menembus angka 60,6%. Pencapaian ini diharapkan menjadi bahan bakar yang memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa fokus pada sektor produksi adalah kunci. "Kami memahami betul, jika dana KUR diputar di sektor produksi, efek gandanya akan jauh lebih besar. Penyerapan tenaga kerja meningkat, nilai tambah produk pun ikut terdongkrak," ujarnya, seperti dikutip fixmakassar.com – dari detikcom, Senin (10/11/2025).
Program KUR memang menjadi angin segar bagi UMKM, menawarkan pinjaman dengan bunga ringan, hanya 6% dibandingkan dengan pinjaman komersial yang bisa mencapai 16%. Namun, dengan alokasi dana KUR yang mencapai Rp300 triliun, selama ini penyalurannya lebih banyak terserap ke sektor konsumtif.
"Dari alokasi Rp300 triliun itu, sekitar Rp36-40 triliun kita subsidi setiap tahun. Target kami adalah bagaimana caranya agar KUR ini bisa lebih banyak mengalir ke sektor produksi. Namun, evaluasi menunjukkan, selama ini sektor produksi tidak pernah tembus 55%, sisanya lari ke konsumtif," jelas Maman.
Namun, setahun terakhir, Kementerian UMKM gencar mendorong bank-bank penyalur untuk mengubah haluan, dari menyalurkan pinjaman ke sektor konsumtif menjadi sektor produktif. Hasilnya? Penyaluran KUR ke sektor produktif berhasil melampaui ekspektasi, mencapai 60,6%.
"Selama setahun terakhir, kami terus mendorong bank-bank penyalur untuk memprioritaskan sektor produktif. Alhamdulillah, bulan ini target 60% itu tercapai. Ini adalah pencapaian tertinggi sepanjang sejarah program KUR," imbuhnya.
Tentu saja, kesuksesan ini tidak datang tanpa tantangan. Maman menyoroti pentingnya pendampingan bagi pelaku UMKM. "Memberikan pembiayaan tanpa pendampingan itu sama saja memberikan kail tanpa umpan. Akan sangat berisiko jika kita langsung memberikan pinjaman tanpa memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai," pungkasnya.
