fixmakassar.com – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membuka tabir dampak shutdown atau penghentian operasional pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap perekonomian Indonesia. Ibarat biduk yang kehilangan arah, shutdown ini menunda sementara perundingan dagang antara Indonesia dan AS.
Airlangga menjelaskan kepada awak media di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025), bahwa "Dampaknya jelas terasa, terutama pada perundingan dagang yang terpaksa berhenti sejenak akibat shutdown ini." Meski demikian, ia tetap optimis bahwa penundaan ini tidak akan memengaruhi hasil akhir perundingan, mengingat poin-poin krusial telah rampung dibahas.
Lebih lanjut, Airlangga meyakinkan bahwa gejolak di Washington tidak akan merembet ke nilai tukar Rupiah. Ia menegaskan bahwa operasional pemerintah dan dinamika pasar keuangan adalah dua entitas yang berbeda. "Tidak ada gangguan terhadap Rupiah. Ini shutdown pemerintah AS, urusannya beda," tegasnya.
Sebagai informasi, pemerintahan Presiden AS Donald Trump resmi mengalami shutdown sejak 1 Oktober 2025, akibat Kongres gagal mencapai kata sepakat mengenai anggaran belanja. Tahun fiskal AS berakhir pada 30 September, dan tanpa kesepakatan, pemerintah kehilangan landasan hukum untuk membiayai operasionalnya.
Situs resmi Gedung Putih bahkan menampilkan hitungan mundur shutdown dengan pesan bernada politis, "Democrats Have Shut Down the Government" atau "Partai Demokrat Telah Menutup Pemerintahan."
Partai Republik dan Partai Demokrat saling lempar tanggung jawab atas situasi ini. Kebuntuan anggaran dipicu oleh desakan Partai Demokrat untuk memperpanjang subsidi layanan kesehatan di bawah UU Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA), yang ditolak oleh Partai Republik yang menginginkan anggaran bersih tanpa embel-embel persyaratan tambahan.
