fixmakassar.com – Indonesia kini berdiri di persimpangan jalan pembangunan, menghadapi serangkaian persoalan struktural yang saling terkait erat, laksana benang kusut yang membutuhkan uluran tangan yang tepat. Untuk melangkah maju menuju Asta Cita dan Visi Indonesia 2045, bukan sekadar daftar program sektoral, melainkan sebuah "bundel" kebijakan prioritas yang koheren dan berjangka panjang menjadi kunci. Tiga pilar utama ini dinilai paling mendesak untuk segera diimplementasikan guna memulihkan kapasitas negara dan mengukir masa depan yang lebih cerah.
1. Memulihkan Kesehatan Fiskal: Melepas Belenggu Utang dan Merebut Kedaulatan Kebijakan
Sejak era reformasi, kondisi fiskal Indonesia bak kapal yang terus berlayar dengan beban berat di lambungnya. Tekanan struktural kian meningkat, bukan semata karena besaran utang, melainkan menyempitnya ruang gerak fiskal akibat tingginya kewajiban pembayaran utang. Dalam beberapa tahun terakhir, porsi penerimaan negara yang tersedot untuk membayar bunga dan pokok utang terus membengkak, membatasi kemampuan negara untuk membiayai pembangunan produktif.
Dalam kondisi seperti ini, kebijakan publik cenderung bersifat reaktif, emulihka, dan berorientasi jangka pendek. Negara seolah kehilangan fleksibilitas untuk melakukan intervensi strategis, sementara prioritas belanja publik lebih banyak ditentukan oleh bayang-bayang masa lalu ketimbang kebutuhan masa depan. Wolfgang Streeck dalam karyanya, Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism (2014), mengingatkan bahwa banyak negara demokrasi modern memilih strategi "buying time", menunda penyesuaian struktural melalui pembiayaan utang. Ini mungkin efektif secara politik dalam jangka pendek, namun hampir selalu berakhir dengan guncangan ketika beban fiskal tak lagi bisa ditutupi oleh narasi manis.
Oleh karena itu, prioritas pertama Indonesia adalah memulihkan kesehatan fiskal jangka panjang. Ini berarti reformasi penerimaan negara yang komprehensif, belanja publik yang lebih produktif dan tepat sasaran, serta pengelolaan utang yang berorientasi pada kedaulatan kebijakan. Angka-angka pada akhirnya akan berbicara lebih keras daripada cerita, dan inilah saatnya untuk mendengarkan.
2. Menghentikan Deindustrialisasi Dini: Membangun Kembali Tulang Punggung Industri Nasional
Prioritas kedua adalah menghentikan dan membalikkan gejala deindustrialisasi dini yang mengkhawatirkan. Data perencanaan nasional menunjukkan bahwa kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tergerus tajam sejak awal 2000-an. Dari kisaran 30 persen, kini anjlok di bawah 20 persen. Fenomena ini, seperti memanen buah sebelum matang, berisiko menghambat pertumbuhan jangka panjang.
Dani Rodrik, seorang ekonom pembangunan terkemuka, menekankan bahwa manufaktur memiliki karakteristik unconditional convergence, di mana produktivitas dapat meningkat relatif cepat bahkan di negara berkembang. Ketika sebuah negara terlalu cepat beralih ke sektor jasa bernilai tambah rendah, peluang penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan upah menjadi terbatas. Di Indonesia, pertumbuhan sektor jasa masih didominasi kegiatan berproduktivitas rendah, termasuk ekonomi informal dan gig economy. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja berkualitas tinggi tertinggal, memperbesar risiko terjebak dalam pusaran "jebakan pendapatan menengah" (middle-income trap).
Bahkan investasi besar pada pendidikan STEM (Sains, Teknologi, Engineering, Matematika) tidak akan optimal tanpa adanya "engineering time", yaitu ekosistem industri yang memungkinkan pengetahuan teknis diterjemahkan menjadi inovasi dan produksi. Oleh karena itu, industrialisasi Indonesia harus digerakkan melalui tiga roda utama: agroindustri, industri manufaktur modern, dan industri kekinian, termasuk industri digital dan kecerdasan buatan. Tanpa strategi industrialisasi yang konsisten, transformasi struktural ekonomi Indonesia akan terhenti di tengah jalan.
3. Membangun Human Capital: Menutup Kesenjangan Produktivitas dengan SDM Unggul
Prioritas ketiga adalah pembangunan human capital yang berorientasi pada peningkatan produktivitas. Selama satu dekade terakhir, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih berjalan di tempat, relatif rendah dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Produktivitas yang stagnan ini mencerminkan persoalan struktural yang lebih dalam, mulai dari ketimpangan wilayah, keterbatasan akses pembiayaan, lambatnya adopsi teknologi, hingga lemahnya keterhubungan antara riset, pendidikan, dan industri.
Laporan Bank Dunia secara konsisten menyoroti bahwa tantangan utama Indonesia bukan hanya penciptaan lapangan kerja, tetapi juga peningkatan kualitas dan efisiensi tenaga kerja. Struktur ketenagakerjaan nasional masih didominasi sektor-sektor berproduktivitas rendah seperti pertanian tradisional dan jasa informal perkotaan. Kesenjangan keterampilan (skills mismatch) juga menjadi tembok penghalang, di mana banyak lulusan pendidikan belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri modern.
Tantangan ini diperberat oleh dinamika demografi. Tanpa lonjakan produktivitas dan inovasi, penuaan penduduk berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Indonesia membutuhkan tiga jenis manusia: human personnel (efisien), human resources (memberi nilai tambah), dan human capital (menciptakan nilai baru). Ini membutuhkan satu bundel kebijakan pembangunan yang memprioritaskan manusia sebagai lokomotif penggerak inovasi, bukan sekadar kebijakan sektoral yang tidak efektif.
Satu Bundel Kebijakan, Satu Masa Depan: Kunci Visi Indonesia 2045
Ketiga kebijakan prioritas ini—reformasi fiskal struktural, reindustrialisasi, dan pembangunan human capital—bukanlah agenda yang berdiri sendiri. Mereka adalah tiga pilar yang saling menopang dan harus dijalankan sebagai satu bundel kebijakan pembangunan yang koheren. Tanpa reformasi fiskal, industrialisasi dan investasi human capital akan kekurangan bahan bakar. Tanpa industrialisasi, peningkatan keterampilan tidak akan terserap secara produktif. Dan tanpa human capital yang unggul, transformasi industri tidak akan berkelanjutan.
Inilah tantangan utama yang harus menjadi perhatian serius Bappenas dan Presiden Prabowo jika Indonesia ingin mewujudkan Asta Cita dan Visi Indonesia 2045. Mengapa prioritas ini "berat" ke ekonomi? Jawabannya sederhana, seperti yang pernah diungkapkan Presiden Clinton dengan slogannya "It’s Economy, Stupid!" Hanya kekuatan ekonomi sejati yang akan menyelamatkan bangsa ini, apapun pilihan politik kita ke depan. Sebagaimana pragmatisme Deng Xiaoping yang terkenal, "It doesn’t matter whether a cat is black or white, as long as it catches mice." Namun, ekonomi yang kita perlukan bukan ekonomi yang hari ini dihadirkan oleh para pembuat kebijakan dan pakar di Indonesia, melainkan ekonomi yang berani melakukan perubahan struktural mendasar.
