fixmakassar.com – Kabar gempar berembus dari perundingan dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS). AS meminta penghapusan hambatan non-tarif untuk produknya di Indonesia. Namun, pemerintah memastikan isu ini tak perlu membuat bulu kuduk merinding. Seperti kapal yang melewati badai, halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI) tetap kokoh berlabuh.
Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan bahwa kesepakatan yang terjalin bukanlah penghapusan label halal dan SNI. "Bukan menghapus, sama sekali tidak," tegasnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (24/7/2025). Yang terjadi hanyalah pengakuan atas sertifikat produk AS di pasar Indonesia, sebuah mekanisme saling percaya yang telah diterapkan sejak masa pandemi COVID-19 untuk vaksin dari AS. "Ini seperti ‘rekening bersama’ kepercayaan, bukan penghapusan aturan," tambahnya.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, turut memberikan klarifikasi. Ia menekankan bahwa tidak semua produk AS akan bebas dari ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). "Pembebasan TKDN sangat terbatas, hanya untuk produk telekomunikasi, informasi dan data center, serta produk kesehatan," jelasnya dalam konferensi pers di tempat yang sama. Aturan impor tetap berlaku dan harus dipatuhi.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa pengakuan sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) AS untuk alat kesehatan dan farmasi bukanlah hal baru. Pengalaman selama pandemi COVID-19, di mana Indonesia menerima vaksin AstraZeneca dan Pfizer dari AS, menjadi bukti nyata penerapan mekanisme ini. "Kita menerima vaksin berdasarkan sertifikasi FDA, dengan protokol WHO-BPOM, dan mendistribusikannya ke masyarakat," ungkap Airlangga. Jadi, isu penghapusan halal dan SNI hanyalah misinterpretasi. Pemerintah memastikan, Indonesia tetap memegang teguh standar kualitas dan keamanannya.
