fixmakassar.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini melontarkan kritik pedas terhadap pola belanja anggaran di tingkat daerah yang dinilai jauh dari kata produktif. Sorotan tajamnya tertuju pada pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis, mencapai Rp 8 miliar, sebuah angka yang membuat banyak pihak mengernyitkan dahi. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di kediamannya, Hambalang, Bogor, pada Kamis (19/3/2026).
Prabowo mengibaratkan kondisi ini seperti sebuah kapal yang berlayar tanpa kompas, di mana prioritas utama seringkali terabaikan. Ia menyoroti ironi di balik alokasi dana, di mana pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan desa masih menjadi dambaan masyarakat, namun justru terhimpit oleh pengeluaran yang kurang esensial. "Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan," ujarnya, menyiratkan kekecewaan mendalam.
Meskipun demikian, Prabowo menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih tanggung jawab, seraya mengingatkan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan publik. Ia menilai, pola belanja daerah saat ini masih jauh dari efisien, terutama dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat.
Puncak kritik Prabowo mencapai puncaknya saat ia membandingkan kendaraan dinasnya sendiri dengan mobil mewah yang dibeli oleh pejabat daerah. "Kita buka-bukaan ya. Ada pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar," ungkapnya, seolah membuka tabir di balik layar anggaran. Dengan tegas, ia memaparkan bahwa sebagai Presiden Republik Indonesia, dirinya memilih menggunakan mobil Maung buatan dalam negeri.
"Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ada anti peluru, mungkin jadi 1 miliar. Tapi tidak sampai 8 miliar," tegas Prabowo, menyoroti jurang perbedaan yang mencolok. Ia menekankan bahwa efisiensi harus menjadi mantra utama dalam setiap pengeluaran negara, dengan menyelidiki setiap detail untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Lebih lanjut, Prabowo menyerukan agar para kepala daerah memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola setiap rupiah anggaran publik. Penggunaan dana, menurutnya, harus benar-benar berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar rutinitas kunjungan kerja yang tak berbuah. "Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan?" lanjutnya, menggugah nurani para pemimpin daerah.
Pesan terakhir Prabowo sangat jelas: tugas utama bupati dan gubernur adalah menjadi pelayan setia bagi masyarakat. "Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta," pungkas Prabowo, menegaskan kembali esensi kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Kritik ini menjadi pengingat keras bagi setiap pemegang amanah untuk mengelola keuangan negara dengan bijak dan transparan, demi kemajuan bangsa yang merata.
