fixmakassar.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini menemui perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Jakarta, dalam sebuah pertemuan yang menjadi sorotan publik. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memaparkan secara gamblang tentang skema iuran untuk Dewan Perdamaian atau Board of Peace Gaza, sebuah inisiatif yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Penjelasan ini seolah membuka tabir di balik layar upaya perdamaian global yang kompleks.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, yang akrab disapa Gus Yahya, mengungkapkan bahwa dewan ini mengusung misi yang sangat spesifik dan krusial. Menurutnya, rekonstruksi Gaza pasca-konflik bukanlah perkara mudah dan membutuhkan gelontoran dana yang tak terhingga, ibarat mengairi gurun pasir yang haus. Oleh karena itu, negara-negara yang berpartisipasi dalam dewan ini memang diwajibkan untuk menyumbangkan kontribusi finansial sebagai bentuk komitmen nyata.

"Memang dibutuhkan semacam mobilisasi pembiayaan untuk itu, sehingga para partisipan yang ikut di dalam dewan itu juga diminta untuk beriuran. Ya itu sebagai iuran untuk, untuk Gaza, untuk pembangunan Palestina," ujar Gus Yahya usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa kemarin. Pernyataan ini menegaskan bahwa partisipasi Indonesia bukan sekadar simbol, melainkan investasi konkret untuk masa depan Palestina.
Lebih lanjut, Gus Yahya juga menyampaikan bahwa Prabowo memastikan komitmen Indonesia tidak hanya akan menyumbangkan narasi atau janji manis, melainkan juga aksi nyata yang terukur di lapangan. Salah satu bentuk konkret dari janji tersebut adalah rencana pengerahan pasukan perdamaian ke tanah Palestina.
"Presiden sudah memberi penjelasan tadi, kita nanti akan berpartisipasi dengan mengirimkan pasukan perdamaian yang tugas absolutnya adalah melindungi rakyat Palestina," terang Gus Yahya, menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi perisai bagi rakyat Palestina yang rentan, membawa harapan baru di tengah puing-puing konflik. Langkah ini menandai babak baru peran Indonesia dalam kancah perdamaian dunia.






