Amran mengungkapkan keprihatinannya terhadap fluktuasi harga yang ekstrem. Ia mencontohkan, di Nusa Tenggara Barat (NTB), harga cabai dan tomat sempat anjlok hingga Rp 3.000-5.000 per kilogram. "Harga cabai dan tomat yang rendah seperti itu adalah pukulan telak bagi petani, seolah mereka menanam untuk rugi. Ini seperti pedang bermata dua, kadang terlalu murah, kadang terlalu mahal," ujar Amran di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026). Ia menegaskan, regulasi ini akan menjadi "jangkar" yang menahan laju gejolak harga.
Namun, di sisi lain, data dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag) per Selasa (10/2/2026) menunjukkan lonjakan harga di tingkat nasional. Cabai merah keriting rata-rata mencapai Rp 44.800/kg, naik 3,94% dibandingkan hari sebelumnya. Cabai rawit merah bahkan menyentuh Rp 71.200/kg, melonjak 1,86% dari harga sebelumnya. Tak ketinggalan, cabai merah besar juga naik tipis 0,22% menjadi Rp 46.200/kg. Amran menambahkan, fenomena serupa juga terjadi pada bawang.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) semakin mempertegas kondisi ini. Hingga pekan pertama Februari 2026, harga cabai rawit secara nasional meroket 9,82% dibandingkan bulan sebelumnya, jauh di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp 57.000 per kg, dengan rata-rata nasional mencapai Rp 63.138 per kg. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (9/2), menyebutkan bahwa kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) cabai rawit meluas ke 189 kabupaten/kota, meningkat tajam dari 82 daerah di pekan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa "demam" harga cabai telah menyebar ke berbagai penjuru negeri.
Dengan langkah strategis penyusunan regulasi ini, Kementan berharap dapat menciptakan ekosistem harga yang lebih adil dan stabil. "Kita ingin petani bisa tersenyum dan konsumen tidak lagi mengeluh. Regulasi ini adalah kompas kita untuk menavigasi pasar cabai yang seringkali tak terduga," pungkas Amran, menandakan komitmen pemerintah untuk menjaga denyut nadi ekonomi pertanian.
