fixmakassar.com – SKK Migas menegaskan komitmennya untuk menjaga denyut nadi energi nasional, memastikan pasokan minyak dan gas bumi (migas) sesuai target pemerintah. Upaya ini sejalan dengan Asta Cita, yang memandang ketahanan energi sebagai pilar kokoh pertahanan negara, motor penggerak ekonomi, dan kunci kesejahteraan masyarakat. Ibarat nahkoda kapal, SKK Migas menyadari bahwa jaminan keamanan adalah kompas yang menuntun setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam menjalankan proyek hulu migas sesuai rencana.
Proyek hulu migas adalah aset negara yang dikelola oleh KKKS di bawah pengawasan SKK Migas. Negara berkepentingan untuk memastikan proyek ini berjalan lancar. Sebagai representasi negara dalam mengelola hulu migas, SKK Migas memegang peran sentral dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Peran ini mencakup aspek administratif, manajerial, dan strategis, karena setiap langkah yang diambil akan membentuk lanskap energi, pertahanan, dan ekonomi nasional.
Operasi hulu migas yang sukses membutuhkan kepastian keamanan, standar keselamatan kerja yang tinggi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tanpa ketiga elemen ini, operasi berisiko terganggu dan dapat membahayakan lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutan energi nasional. Dalam pengamanan, SKK Migas memastikan semua aspek berjalan terukur, profesional, dan konsisten demi kepentingan strategis negara.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa), Anggono Mahendrawan, menekankan bahwa keamanan bukan hanya pendukung, tetapi penentu utama keberhasilan operasi hulu migas. "Industri hulu migas adalah garda terdepan penyediaan energi nasional. Keamanan di wilayah operasi bukan sekadar kebutuhan operasional, tetapi juga kebutuhan strategis negara untuk mengamankan industri hulu migas dalam mencukupi kebutuhan energi nasional," ujarnya.
Hulu migas memiliki posisi vital bagi negara, sehingga negara memberikan dukungan pengamanan dari berbagai unsur, termasuk TNI. Hal ini karena industri hulu migas adalah tulang punggung ketahanan energi nasional dan termasuk dalam kategori objek vital nasional yang harus dijaga.
Kepentingan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, di mana Pasal 7 ayat 2 butir 5 menetapkan bahwa salah satu tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Keterlibatan TNI dalam ekosistem hulu migas adalah mandat hukum dan tanggung jawab negara untuk memastikan aset strategis ini aman dan beroperasi tanpa gangguan. Kolaborasi antara SKK Migas dan TNI pun menjadi relevan.
SKK Migas dan KKKS membutuhkan kepastian keamanan untuk menjamin kelancaran operasi, sementara TNI menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menjaga objek vital strategis. Sinergi ini dilakukan melalui mekanisme formal, terukur, dan sesuai regulasi, menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, dan tata kelola yang baik.
Pada akhirnya, sinergi antara SKK Migas dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI & Polri, menjadi kunci operasi hulu migas yang aman dan berkelanjutan. Dengan fondasi hukum yang kuat, koordinasi yang terukur, dan komitmen bersama menjaga kepentingan strategis negara, sektor hulu migas diharapkan terus memberikan kontribusi optimal bagi ketahanan energi dan kesejahteraan bangsa.
SKK Migas menegaskan bahwa menjaga keberlangsungan pasokan energi nasional adalah tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi yang solid, tujuan ini dapat dicapai secara berkelanjutan. Ibarat orkestra, setiap elemen memainkan peran penting untuk menghasilkan harmoni energi bagi bangsa.
