fixmakassar.com – Jakarta – Panggung ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2026 menjadi sorotan tajam. Jika pemerintah memancarkan optimisme dengan proyeksi pertumbuhan yang solid, para ekonom justru menyalakan lampu kuning, menandakan potensi perlambatan yang tak bisa diabaikan. Perbedaan pandangan ini menciptakan sebuah narasi yang menarik antara harapan dan realita, terutama menjelang rilis data resmi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dengan yakin memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional akan menyentuh angka 5,5% di tiga bulan pertama tahun ini. Angka ini, menurutnya, masih sejalan dengan target acuan pemerintah yang dipatok antara 5,5% hingga 6%. Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan lebih optimistis, memperkirakan pertumbuhan bisa mencapai 5,6% hingga 5,7%.
"Untuk angka-angka terakhir sih pertumbuhan ekonomi bisa 5,6-5,7% kalau perkiraan kasar ya. Itu sudah lumayan bagus lah di tengah gejolak global," terang Purbaya saat ditemui wartawan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026) lalu.
Namun, optimisme dari koridor pemerintahan ini tidak sepenuhnya diamini oleh para pakar. Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, misalnya, memperkirakan bahwa laju ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 ini akan sedikit tertahan, hanya mencapai 5,4%, atau sedikit di bawah target pemerintah.
Menurut Tauhid, salah satu pemicu utamanya adalah perayaan Hari Raya Lebaran tahun ini yang "kurang semarak" dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini membuat dorongan pelaksanaan Hari Raya terhadap pertumbuhan ekonomi jadi lebih terbatas. "Daya dorong dari Lebaran dan puasa memang ada, tetapi fenomena penurunan konsumsi sedikit terlihat. Ini membuat konsumsi yang diharapkan melonjak tinggi ternyata tidak sebesar yang seharusnya," jelas Tauhid kepada detikcom, Rabu (25/3/2026). Ia menambahkan, inflasi yang cukup tinggi menjelang hari raya juga menjadi "rem" bagi daya beli masyarakat, membuat dorongan ekonomi dari peristiwa ini tak maksimal.
Meski begitu, Tauhid mengakui adanya "penopang" yang menjaga agar pertumbuhan tidak anjlok lebih jauh. Belanja pemerintah yang ekspansif, terutama melalui program prioritas dan bantuan sosial (Bansos), dinilai cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, dampak bencana di Sumatera pada akhir 2025 lalu masih terasa, menghambat geliat ekonomi di beberapa provinsi terdampak seperti Aceh, yang diperkirakan akan mencatat pertumbuhan terendah karena masih dalam tahap revitalisasi.
Pandangan yang lebih "gelap" datang dari Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira. Ia bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk periode awal 2026 ini hanya akan berada di kisaran 5,05%, jauh di bawah target pemerintah. Bhima menyoroti beberapa tantangan krusial.
"Banyak masyarakat yang memilih menabung Tunjangan Hari Raya (THR) ketimbang membelanjakannya, didorong kekhawatiran kenaikan harga energi dan pangan pasca-Lebaran," ungkap Bhima. Selain itu, terbatasnya penciptaan lapangan kerja di perkotaan juga terlihat dari arus balik mudik yang tidak seramai biasanya, mengindikasikan kurangnya daya tarik ekonomi di pusat-pusat urban. Inflasi yang merangkak naik di awal tahun turut menjadi "beban ganda" bagi konsumsi rumah tangga, menekan daya beli dan menghambat optimalisasi THR.
Perbedaan tajam dalam proyeksi ini menunjukkan bahwa jalan pemulihan ekonomi Indonesia masih diwarnai oleh berbagai faktor yang saling tarik-menarik, antara kebijakan pemerintah yang ekspansif dan tantangan riil di lapangan seperti daya beli masyarakat dan dampak bencana.
