fixmakassar.com – Sebuah bayangan kelabu menyelimuti program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) setelah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap fakta mengejutkan. Sebanyak 44 penerima beasiswa bergengsi ini diduga mangkir dari kewajiban mengabdi di Tanah Air, dan dari jumlah tersebut, delapan di antaranya sudah resmi dijatuhi sanksi tegas.
Plt Kepala BPPK Kemenkeu, Sudarto, dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026), menjelaskan bahwa pihaknya telah meneliti lebih dari 600 awardee. "Dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses," ungkap Sudarto, seolah membuka kotak pandora permasalahan ini. Angka 44 ini menjadi sorotan tajam, mengingat setiap beasiswa adalah investasi negara untuk membangun sumber daya manusia unggul.
Data tersebut, lanjut Sudarto, dihimpun dari perlintasan keimigrasian yang disuplai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta laporan dari masyarakat. Ia mengakui bahwa tidak semua kasus sama; ada penerima beasiswa yang masih dalam masa magang, sebagian sudah menyelesaikan masa pengabdiannya, bahkan ada pula yang mendapatkan penugasan dari kantornya. Namun, bagi yang tidak memenuhi komitmen, pintu sanksi telah terbuka lebar.
Sanksi yang menanti para penerima beasiswa LPDP yang ingkar janji ini bukanlah hal ringan. "Ada pun sanksi ya, ini semua awardee di LPDP pasti paham. Karena dia pegang buku pedoman dan dia tanda tangan perjanjian di sana," tegas Sudarto. Hukuman yang dijatuhkan ibarat pedang bermata dua: mereka wajib mengembalikan dana beasiswa beserta bunganya, dan yang tak kalah berat, akan dikenakan pemblokiran (blacklist) untuk mengikuti program-program pemerintah selanjutnya. Sebuah langkah yang memastikan bahwa komitmen adalah harga mati.
