fixmakassar.com – Jakarta – Pemerintah Indonesia memastikan bahwa kesepakatan dagang tarif resiprokal yang baru saja diteken oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak akan mengubah pasar domestik menjadi "kolam" yang kebanjiran produk-produk dari Negeri Paman Sam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjamin adanya mekanisme perlindungan yang kokoh, seolah sebuah "benteng" yang menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Airlangga menjelaskan, seiring dengan penandatanganan perjanjian bersejarah tersebut, Indonesia dan AS telah sepakat untuk membentuk Council of Trade and Investment. Forum kerja sama ini akan bertindak sebagai "kompas" yang memandu arah perdagangan dan investasi, serta menjaga keseimbangan neraca dagang antara kedua negara. Ini adalah langkah antisipatif yang dirancang untuk memastikan kepentingan pasar domestik tetap terjaga dan tidak tergerus oleh lonjakan impor yang tidak terkendali.
"Karena kita membentuk work of council, jadi kalau ada lonjakan impor dari kedua negara yang dianggap tidak normal atau dengan harga yang tidak umum, nah itu tentu berlaku regulasi seperti di WTO, dumping dan yang lain," ujar Airlangga dalam konferensi pers daring pada Jumat (20/2/2026). Ia menambahkan, mekanisme perlindungan ini berlaku timbal balik, memastikan AS juga memiliki hak untuk menerapkan langkah serupa jika terjadi kondisi yang merugikan.
Namun, setiap langkah perlindungan yang diambil pemerintah terhadap produk asal AS, seperti penerapan tarif dumping, harus terlebih dahulu dibahas dan disepakati dalam forum Council of Trade and Investment. Prosedur ini krusial agar tidak ada pihak yang merasa melanggar perjanjian. "Namun sebelumnya dibawa dulu ke work of council. Jadi kita sudah punya mekanisme dengan Amerika sehingga tentunya akses pasar bagi barang Amerika, demikian pula akses pasar untuk barang Indonesia yang melonjak ekspornya ke Amerika, jadi sudah ada mekanisme," terangnya, menggambarkan sebuah "jaring pengaman" bilateral yang transparan.
Penandatanganan kesepakatan dagang bertajuk "Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance" ini dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di sela-sela rangkaian kegiatan Board of Peace (BoP) di Washington D.C., AS, pada Kamis (19/2) pagi waktu setempat. Perjanjian ini merupakan puncak dari proses negosiasi yang sangat panjang dan intensif sejak pengumuman kebijakan tarif resiprokal Trump pada April 2025 lalu. Dalam negosiasi tersebut, pemerintah Indonesia berhasil mengamankan persetujuan atas sekitar 90% usulan yang diajukan.
Meskipun telah ditandatangani, perjanjian ini tidak serta merta langsung berlaku. Airlangga menyebutkan bahwa kesepakatan akan efektif paling lambat 90 hari setelah proses legalitas di kedua negara terselesaikan. Ini termasuk konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia dan proses internal di Amerika Serikat. Artinya, ada "gerbang" birokrasi yang harus dilalui sebelum perjanjian ini sepenuhnya membuka pintunya, memastikan setiap aspek telah dipertimbangkan secara matang.
