fixmakassar.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman geram. Ia menolak permintaan maaf dari oknum yang terbukti memanipulasi data beras. Kasus ini, bagai duri dalam daging, mengakibatkan harga beras melambung tinggi. Amran tegas, proses hukum harus tetap berjalan. "Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, tapi upaya menghancurkan sektor pertanian kita," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (6/6/2025).
Amran menjelaskan, Satgas Pangan kini tengah mengusut tuntas kasus manipulasi data tersebut. Meskipun oknum pelaku telah meminta maaf, Mentan bersikeras agar hukum tetap ditegakkan. "Maaf mereka tak cukup. Petani dan konsumen telah dirugikan. Stok beras melimpah, tapi karena ulah segelintir orang, seolah-olah terjadi kelangkaan," tegasnya. Ia menambahkan, jika stok beras benar-benar minim, pemerintah pasti akan mengimpor. Namun, impor justru akan merugikan petani lokal.
Lebih lanjut, Amran menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus berupaya mendukung sektor pertanian. Bantuan pupuk dan kebijakan harga yang menguntungkan petani menjadi bukti nyata komitmen tersebut. "Jangan sampai petani kita dizalimi! Kekuatan negara ini bergantung pada petani," serunya. Ia menyebut jumlah petani di Indonesia mencapai 150 hingga 160 juta jiwa.
Sebelumnya, Satgas Pangan Mabes Polri telah melakukan investigasi terkait kabar kelangkaan dan kenaikan harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Hasilnya mengejutkan: pasokan beras normal, namun data yang diinput PT Food Station Tjipinang Jaya ternyata anomali. Satgas Pangan menemukan enam kejanggalan, salah satunya data pengeluaran beras pada 28 Mei 2025 sebesar 11.410 ton yang terbukti tidak valid. Angka tersebut ternyata hasil manipulasi data, bukan penghitungan riil.
Pengecekan langsung ke tiga toko besar di PIBC, Idolaku, Sumber Raya, dan Sinar Jaya, mengungkap fakta bahwa distribusi beras berjalan normal. Kenaikan harga pun masih dalam batas wajar. Satgas Pangan menyimpulkan, manipulasi data ini bukan sekadar kelalaian, melainkan upaya sabotase terhadap ketahanan pangan nasional. Kasus ini kini menjadi perhatian serius pemerintah, dan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
