fixmakassar.com – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kini tengah "memelototi" 36 penerima beasiswa yang hingga kini belum menunaikan kewajiban mengabdi di Indonesia. Angka ini termasuk di dalamnya kasus yang sempat viral di media sosial, memicu pertanyaan besar tentang komitmen para cendekiawan muda. Plt Direktur Utama LPDP, Sudarto, dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/2), menegaskan bahwa jaring pengawasan LPDP mulai merapat untuk memastikan setiap alumni memenuhi komitmennya kepada bangsa.
Sudarto menjelaskan, proses pemeriksaan ini merupakan hasil dari penyaringan data yang komprehensif. Lebih dari 600 alumni LPDP telah ditelusuri melalui data perlintasan keimigrasian yang diperoleh dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, laporan masyarakat, hingga patroli ketat di media sosial. "Mata elang" LPDP tak henti memantau jejak para penerima beasiswa, memastikan tidak ada celah bagi mereka yang mencoba menghindari tanggung jawab.
Dalam menindak 36 individu ini, Sudarto menekankan pendekatan yang proporsional dan mempertimbangkan konteks pelanggaran. Namun, ia juga menegaskan bahwa "pedang keadilan" LPDP tidak akan ragu diayunkan bagi mereka yang terbukti melanggar komitmen yang telah disepakati. Integritas program beasiswa ini menjadi taruhan, dan LPDP siap mengambil langkah tegas.
Data LPDP per 31 Januari menunjukkan total alumni mencapai 32.876 orang. Dari jumlah tersebut, 307 orang diketahui sedang menjalankan izin magang atau studi lanjut di luar negeri, sementara 172 orang lainnya bekerja sesuai ketentuan LPDP. Sudarto menambahkan, bagi alumni yang berkarya di institusi global strategis, seperti pengembangan vaksin atau teknologi mutakhir, LPDP akan meminta komitmen ulang. "Komitmen adalah mata uang yang tak ternilai. Jika mereka keluar dari posisi penting tersebut tanpa kontribusi nyata, sanksi pasti menanti," tegasnya, menyoroti pentingnya penempatan talenta Indonesia di kancah global yang tetap terikat pada tanah air.
Dua sanksi utama menanti para penerima beasiswa yang ingkar janji. Pertama, kewajiban pengembalian seluruh dana pendidikan yang telah diterima, sebuah langkah untuk memulihkan kerugian negara. Kedua, pemblokiran akses ke seluruh program LPDP di masa depan. "Pintu kesempatan LPDP sangat luas, bukan hanya program gelar. Ada lebih dari 600 ribu program non-gelar yang akan terus bertambah. Setiap kasus akan diproses secara objektif dan proporsional, dengan mempertimbangkan fakta dan konteks," jelas Sudarto, menekankan bahwa sanksi ini bukan hanya hukuman, tetapi juga pengingat akan nilai sebuah janji.
Sudarto melihat kejadian ini sebagai "cermin refleksi" dan momentum penting bagi LPDP untuk melakukan penyempurnaan menyeluruh. Baik dari sisi regulasi, sistem, kriteria kontribusi penerima beasiswa, hingga mekanisme pemberian sanksi yang lebih tepat dan efektif di masa mendatang. Harapannya, insiden ini akan menjadi pelajaran berharga, memastikan setiap rupiah dana pendidikan benar-benar berbuah kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.
