fixmakassar.com – Pemerintah akan menyuntik Bulog dengan dana segar senilai Rp 22,7 triliun pada tahun 2026. Kucuran dana ini, bagaikan hujan emas bagi sektor pertanian, akan menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional. Informasi ini diungkap Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) dalam publikasi terbarunya, Minggu (24/8/2025). Anggaran tersebut merupakan bagian dari total Rp 164,4 triliun yang dialokasikan untuk ketahanan pangan dalam RAPBN 2026.
Menurut unggahan di Instagram resmi @pco.ri, dana tersebut akan digunakan Bulog untuk melindungi petani, menjaga stok pangan, dan menstabilkan daya beli masyarakat. Layaknya sebuah perisai yang kokoh, Bulog akan melindungi sektor pertanian dari gejolak harga dan memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lebih lanjut, Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026 menjelaskan bahwa Bulog akan berperan sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025. Sebagai OIP, Bulog akan menerima investasi melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN). Skema ini, yang digambarkan sebagai "revolving fund" dengan biaya rendah, merupakan alternatif pendanaan di luar subsidi, bersifat non-permanen dan fleksibel, memungkinkan Bulog menyerap hasil panen petani dalam negeri secara efektif.
Dalam RAPBN 2026, dana OIP untuk Bulog dianggarkan sebesar Rp 22,73 triliun. Namun, penggunaan dana ini harus diiringi dengan tata kelola keuangan yang transparan dan efisien agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Salah satu target utama Bulog dengan dana tersebut adalah menyerap gabah dan beras petani hingga mencapai 3 juta ton setara beras. Kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Bulog diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan, menstabilkan harga beras, dan memastikan penggunaan APBN yang efektif dan berdampak luas bagi kesejahteraan rakyat.
Selain suntikan modal untuk Bulog, dana ketahanan pangan Rp 164,4 triliun juga akan dialokasikan untuk pembangunan lumbung pangan dan penguatan cadangan pangan (Rp 53,3 triliun), serta subsidi pupuk 9,62 juta ton senilai Rp 46,9 triliun. Semua ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun fondasi ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan.
