fixmakassar.com – Bogor – Sebuah angka fantastis terkuak dari balik tirai Istana, membawa angin segar bagi tiga provinsi di Pulau Sumatera. Pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pada Selasa (6/1/2026), menjelaskan secara rinci alokasi anggaran yang siap mengalir deras untuk memulihkan denyut nadi Sumatera pasca-bencana. Di sela-sela Retret Awal Tahun Kabinet Merah Putih yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto, Hambalang, Jawa Barat, Prasetyo membeberkan bahwa sekitar Rp 53 hingga Rp 60 triliun telah disiapkan khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Angka yang mencapai puncak Rp 60 triliun ini, menurut Prasetyo, bukan sekadar janji di atas kertas, melainkan sudah tertuang jelas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. "Jadi begini, kalau berkenaan dengan masalah bencana kan sedang dihitung final dan diperkirakan kan akan mencapai angka Rp 53 sampai kurang lebih 60 triliun dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026," tegas Prasetyo, seolah membuka kotak pandora harapan bagi wilayah yang terdampak.
Prasetyo lantas menguraikan perbedaan krusial dalam skema penganggaran penanganan bencana yang kerap disalahpahami publik. Ia menjelaskan, ada dua jenis dana yang disiapkan dalam APBN. Pertama, "dana siap pakai" yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ibarat payung yang langsung terbuka saat hujan deras tiba, digunakan untuk keadaan darurat dan respons cepat. Namun, untuk proses pemulihan jangka panjang, rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan fasilitas umum yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat, ada alokasi terpisah di luar dana siap pakai. "Dana itu lah yang diperkirakan mencapai Rp 60 triliun," imbuhnya, menekankan bahwa ini adalah investasi besar untuk membangun kembali dari puing-puing.
Meskipun APBN 2026 telah dirancang dan disahkan bersama DPR, Prasetyo memastikan bahwa roda anggaran memiliki fleksibilitas. Jika ada perkembangan atau perubahan alokasi yang mendesak di tengah jalan, Presiden memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian melalui Kementerian Keuangan. Ini seperti nahkoda kapal yang bisa sedikit mengubah haluan untuk mencapai tujuan terbaik, memastikan setiap rupiah benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi pemulihan Sumatera.
