fixmakassar.com – Perubahan kepemimpinan di BPJS Ketenagakerjaan bak estafeta lari, tongkat estafetanya berpindah tangan. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Pramudya Iriawan Buntoro sebagai Direktur Utama yang baru, menggantikan Anggoro Eko Cahyo. Keputusan ini diresmikan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63/P Tahun 2025. Pergantian ini, menurut fixmakassar.com, merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebuah langkah strategis untuk memastikan roda organisasi tetap berputar dengan lancar dan profesional.
Pramudya, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kepesertaan, dikenal karena dedikasinya dalam memperluas jangkauan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ia bagaikan nahkoda handal yang siap mengarungi samudera tantangan dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja. Dengan pengalamannya yang mumpuni, diharapkan kepemimpinannya dapat membawa BPJS Ketenagakerjaan berlayar menuju masa depan yang lebih cerah dan adaptif. Pramudya sendiri menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan rencana strategis yang telah disusun, dengan fokus pada percepatan perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Posisi Direktur Kepesertaan kini diisi oleh Eko Nugriyanto, yang sebelumnya memimpin Direktur Utama Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Pengalamannya di bidang pengelolaan dana pensiun menjadi modal berharga dalam memperkuat komitmen BPJS Ketenagakerjaan. Eko menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan dengan penuh integritas dan dedikasi.
BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi yang dinamis. Lembaga ini tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance), menjaga kepercayaan para pekerja Indonesia yang telah mempercayakan perlindungan jaminan sosialnya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Ke depan, BPJS Ketenagakerjaan akan terus berupaya memberikan perlindungan yang menyeluruh dan mendorong keberlangsungan sistem jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
