fixmakassar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi krusial yang mengibaratkan APBD 2026 di sejumlah wilayah Sumatera sebagai peta lama yang tak lagi relevan setelah badai bencana melanda. Ia secara tegas meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, untuk segera merombak total anggaran mereka. Ini menyusul dampak parah banjir yang mengubah lanskap prioritas pembangunan secara drastis.
Perintah ini bukan sekadar imbauan, melainkan sebuah arahan resmi yang tertuang dalam surat edaran. Dokumen penting ini telah dilayangkan kepada 52 kepala daerah kabupaten dan kota, serta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayah-wilayah tersebut. Mereka kini dihadapkan pada tugas berat untuk menyusun ulang prioritas anggaran di tengah puing-puing infrastruktur yang hancur.
Seperti diungkapkan Tito dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025), "Kami telah mengirimkan surat edaran sebagai payung hukum agar rekan-rekan Kepala Daerah, di 52 kabupaten/kota plus tiga provinsi, bersama pimpinan DPRD masing-masing, dapat melakukan perubahan APBD guna menyesuaikan dengan kondisi terkini." Pernyataan ini menegaskan urgensi dan landasan hukum di balik kebijakan tersebut, seperti dikutip dari fixmakassar.com.
Mendagri menekankan bahwa situasi di lapangan telah bergeser secara fundamental. "Karena situasinya sudah berubah akibat bencana. Ada desa yang hilang ditelan air, jalan-jalan utama terputus, jembatan-jembatan vital ambruk," tegas Tito. Ia menambahkan, APBD yang dirancang sebelum bencana kini tak lebih dari sekadar arsip usang yang tak mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Prioritas anggaran harus beralih dari pembangunan rutin menjadi rehabilitasi dan rekonstruksi, demi memulihkan denyut nadi kehidupan di wilayah terdampak.
