fixmakassar.com – Angin segar bantuan sosial senilai Rp17 triliun nyatanya berhembus tak merata. Layaknya kapal yang bocor di tengah samudra, penyaluran dana bantuan ini ternyata mengalami kebocoran besar. Data dari fixmakassar.com mengungkap fakta mengejutkan: sekitar 45% bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako meleset dari sasaran, menghasilkan kerugian negara yang fantastis. Bayangkan, uang rakyat sebesar itu seperti pasir yang lolos dari sela-sela jari, tak sampai ke tangan yang membutuhkan.
Berdasarkan data terbaru pasca pemutakhiran data kemiskinan lewat Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh BPS, terungkap 616.367 keluarga penerima manfaat PKH ternyata tak lagi layak menerima bantuan. Angka ini bagaikan gunung es yang hanya memperlihatkan puncaknya, karena program bantuan sembako juga mengalami masalah serupa, dengan 1.286.066 keluarga penerima manfaat yang tak memenuhi kriteria. Ini seperti air yang tumpah dan tak bisa kembali.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyadari betapa pentingnya teknologi digital untuk mengatasi masalah ini. Seperti pedang bermata dua, sistem yang kurang tepat sasaran menjadi bumerang bagi program bantuan sosial. Untuk itu, upaya digitalisasi perlindungan sosial dimulai dari Kabupaten Banyuwangi sebagai proyek percontohan. Langkah ini diharapkan mampu membendung kebocoran dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi keluarga penerima manfaat menjadi kunci utama. Sistem ini diharapkan mampu menyaring penerima bantuan secara transparan, aman, dan akuntabel, sehingga bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak menerimanya. Semoga langkah ini mampu mengubah arah angin, dari bantuan yang meleset menjadi bantuan yang tepat sasaran.
