fixmakassar.com – Angin segar berhembus bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial (bansos). Proses pengajuan yang dulunya berbelit, kini dipangkas habis menjadi hanya 3 tahap saja. Digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) bukan sekadar memindahkan sistem manual ke elektronik, tetapi juga memangkas birokrasi yang selama ini menghambat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa digitalisasi ini telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan membuahkan hasil positif. "Dari hasil piloting fase satu, penyaluran berlangsung lebih cepat dan verifikasi kelayakan dapat dilakukan melalui data lintas sektor," ujarnya, Kamis (4/12/2025).
Kunci dari transformasi ini adalah menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai kompas utama. DTSEN diperkuat dengan interoperabilitas data lintas sektor, memastikan bantuan tepat sasaran. Ibarat sungai yang mengalir deras, perlinsos harus sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, tanpa hambatan.
Presiden Prabowo Subianto pun menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan basis data yang akurat. Pemerintah didorong untuk berani meneliti, mengevaluasi, dan mengubah skema subsidi jika diperlukan. DTSEN harus diperkuat dengan berbagi data administratif lain agar lebih akurat dan mutakhir. "Memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sampai kepada mereka yang berhak, tanpa celah, tanpa hambatan, dan tanpa tumpang tindih kebijakan," tegas Rini.
Ketua Komite PTDP, Luhut Binsar Pandjaitan, menambahkan bahwa pilot project digitalisasi perlinsos akan diperluas ke 32 kabupaten/kota yang diseleksi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Daerah-daerah tersebut tersebar di seluruh Indonesia, dari barat hingga timur. "Kita akan piloting ke 32 kabupaten dan kota yang diseleksi oleh Kemendagri," ungkap Luhut. Dengan pemangkasan proses ini, diharapkan bansos dapat menjadi oase di tengah gurun kesulitan ekonomi, memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan.
