fixmakassar.com – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melontarkan peringatan keras yang menggema di koridor birokrasi, menargetkan para Direktur Jenderal (Dirjen) yang dianggap membangkang atau merasa "untouchable". Dalam sebuah wawancara eksklusif yang digelar di kediamannya di Hambalang pada Selasa (17/03/2026), Prabowo menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam tubuh pemerintahan, mulai dari lingkungan kerja hingga tata kelola institusi. Ini adalah sinyal kuat bahwa era toleransi terhadap praktik-praktik menyimpang telah berakhir.
Di hadapan dua jurnalis senior dan empat pengamat, Prabowo mengupas tuntas akar permasalahan birokrasi yang menurutnya bukan sekadar terletak pada sistem, melainkan juga pada budaya dan kebiasaan buruk yang telah mengakar kuat. "Saya lihat kita harus beresin lingkungan kita. Kita harus beresin budaya kita. Kita harus beresin governance kita. Hal-hal yang kecenderungan selalu menipu. Nyelundup. iya kan? Underinvoicing, iya kan? Semua praktik-praktik itulah," tegas Prabowo, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima fixmakassar.com pada Minggu (22/3/2026). Ia menekankan bahwa praktik-praktik tercela ini tidak bisa lagi dibiarkan dan harus dibenahi secara konsisten di bawah pemerintahannya.
Presiden Prabowo memberikan mandat tegas kepada seluruh pimpinan lembaga untuk memulai pembersihan dari dalam. "Makanya saya, semua kawan-kawan di semua lembaga saya tanya, You (Anda) bersihkan dirimu, atau You (Anda) nanti akan dibersihkan," ujarnya, memberikan pilihan yang jelas. Ia menambahkan, "Ada orang yang kelihatan soft, tapi ada dirjen-dirjen yang nakal-nakal, langsung dipecat." Pernyataan ini bukan sekadar gertakan, melainkan sebuah janji yang siap ditepati.
Sebagai bukti konkret, Prabowo menyinggung langkah berani yang telah diambil oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. "Kalau Anda lihat Menteri PU saya sekarang, Pak Dody ya, orangnya kan baik, tapi ada yang mau main-main, dia pecat dua dirjen," ungkap Prabowo. Dua pejabat setingkat Dirjen di lingkungan Kementerian PU tersebut diketahui telah mengundurkan diri setelah melalui proses evaluasi dan pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin berat. Ini menjadi cermin akuntabilitas dan sebuah gong awal bagi gelombang reformasi di kementerian lainnya.
Namun, Prabowo mengakui bahwa perjalanan pembenahan ini tidaklah mulus. Ia mengungkap adanya "deep-state" atau kekuatan tersembunyi serta resistensi serius dari dalam institusi itu sendiri. "Kita menemukan deep-state, kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani melawan menteri. Akhirnya kita pecatkan banyak sekali dirjen-dirjen. Ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable. Ada lembaga-lembaga yang merasa tidak boleh diaudit. Ini pekerjaan tidak ringan," pungkasnya. Tantangan ini, menurut Prabowo, adalah pertempuran berat yang membutuhkan ketegasan dan keberanian untuk meruntuhkan benteng-benteng kekuasaan yang selama ini merasa kebal hukum.
