fixmakassar.com – Wacana negara memiliki aplikasi ojek online (ojol) sendiri tengah mengemuka. Seperti buah simalakama, gagasan ini memicu perdebatan sengit. Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menganggapnya sebagai solusi untuk menyejahterakan pengemudi dan memudahkan masyarakat. Menurutnya, selama ini pemerintah lebih fokus pada perusahaan aplikasi, bukan pada kesejahteraan para pengemudi yang — metaforisnya — seperti kapal tanpa nakhoda di tengah lautan luas.
Djoko berpendapat, jika pemerintah mengakui profesi pengemudi ojol sebagai pekerjaan formal, maka aplikasi milik negara adalah langkah ideal. Dengan begitu, potongan biaya yang selama ini mencapai lebih dari 20% bisa ditekan hingga maksimal 10%. Bayangkan, selisihnya bisa menjadi tambahan penghasilan yang signifikan bagi para pengemudi.
Pendapat senada disampaikan Sony Sulaksono Wibowo, Dosen Program Studi Teknik Sipil ITB. Ia membandingkan situasi di Malaysia, di mana pengemudi mendapat pengakuan sebagai pekerja dengan standar gaji terjamin, dengan Indonesia yang fokusnya justru pada perusahaan aplikasi. "Di Indonesia, perusahaan aplikasi seperti raja tanpa mahkota, berkuasa di tengah ketidakjelasan regulasi," ujarnya.
Sony menambahkan, kepemilikan aplikasi ojol oleh negara memiliki beberapa manfaat krusial. Pertama, data pengemudi yang akurat akan tercipta, memudahkan pemerintah dalam hal perpajakan dan pengaturan kesejahteraan. Kedua, pemerintah dapat memantau kebutuhan mobilitas masyarakat secara real-time, membuat kebijakan yang lebih terarah dan seimbang. Ketiga, standar seleksi pengemudi dapat diperketat, memastikan kualitas layanan dan keseimbangan antara jumlah pengemudi dengan permintaan pasar. Keempat, pemerintah dapat memberikan pelatihan berkala, mencakup etika berkendara dan keselamatan lalu lintas. Kelima, tujuan utama aplikasi ini bukanlah profit, melainkan kesejahteraan pengemudi dan kemudahan masyarakat.
Singkatnya, wacana ini bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi, menawarkan harapan kesejahteraan bagi para pengemudi. Di sisi lain, menimbulkan pertanyaan besar tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan aplikasi tersebut jika berada di tangan negara. Apakah mimpi ini akan menjadi kenyataan? Kita tunggu saja kelanjutannya.
