fixmakassar.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI seperti singa yang mengaum, menyoroti realisasi anggaran pendidikan yang tak pernah mencapai 20% dari APBN. Sebuah janji yang selalu menggantung, bagai buah simalakama yang sulit dipetik. Anggota Banggar Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan, mengungkapkan kekecewaannya. Undang-undang mengamanatkan 20%, namun realisasinya di tahun 2024 hanya 17%! "Ini by design, bukan ketidaksengajaan," tegas Marwan dalam Rapat Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat di Senayan, Jakarta (14/7/2025).
Tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp 724,3 triliun untuk pendidikan, namun proyeksi realisasi tetap di angka 17,5%. Artinya, dana sekitar Rp 80-100 triliun menguap begitu saja! Bayangkan, uang sebanyak itu bisa disalurkan untuk subsidi mahasiswa, bahkan hingga Rp 20 juta per orang! "Ini potensi luar biasa yang terbuang sia-sia," sesal Marwan. Ia menilai pemerintah masih menggunakan pola lama, menempatkan sebagian besar anggaran pendidikan di pembiayaan, tanpa realisasi yang signifikan.
Anggota Banggar Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, turut menyuarakan keprihatinan. Alokasi anggaran pendidikan 2026 dinilai tak sesuai harapan. Anggaran Kemendikbudristek misalnya, turun drastis dari Rp 50 triliun menjadi Rp 33,65 triliun, termasuk dana revitalisasi sekolah Rp 9,5 triliun. Ia juga mempertanyakan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 217 triliun, yang menurutnya turut menggerus anggaran pendidikan. "Apakah MBG benar-benar masuk dalam anggaran pendidikan? Dana ini seharusnya diprioritaskan untuk kesejahteraan guru PPPK dan honorer yang nasibnya masih menggantung," tukas Esti. Ia juga menekankan bahwa program MBG tak cukup efektif untuk mengatasi masalah stunting.
DPR mendesak pemerintah untuk merevisi strategi pengelolaan anggaran pendidikan. Angka 20% bukan sekadar angka, melainkan harapan bagi jutaan anak bangsa yang merindukan pendidikan berkualitas. Apakah pemerintah akan mendengarkan teriakan DPR ini? Kita tunggu saja.
